TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Budang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, merespons pernyataan mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memiliki data intelijen soal arah partai politik (parpol).

Mahfud menilai, itu adalah hal yang wajar sesuai dengan hak presiden yang diatur dalam Undang-Undang.

Sehingga, wajar jika seorang presiden mendapat laporan intelijen setiap hari bahkan setiap saat.

"Itu memang hak presiden, perintah undang-undang, ada undang-undang intelijen negara kan. Intelijen negara itu laporannya ke presiden dan setiap saat," ungkapnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (18/9/2023).

Mahfud MD juga mengatakan, presiden memiliki tugas memantau isu-isu hukum serta isu sensitif di tengah masyarakat.

Dikatakan Mahfud MD, menteri juga mendapatkan laporan intelijen meski tak setiap hari seperti presiden.

"Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi, kalau menteri mungkin bulanan baru dapat, kalau presiden setiap hari dong, itu biasa, punya data parpol itu biasa," katanya.

Baca juga: Beda Dengan PDIP, Gerindra Justru Bela Presiden Jokowi yang Punya Data Intelijen Parpol

"Ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus, dan sebagainya, presiden itu tahu semua," sambung Mahfud MD.

Sebelumnya, di hadapan relawan pendukungnya, Presiden Jokowi mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh parpol menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Kendati demikian, Presiden Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya.

Baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

PIDP Yakin Jokowi Tak Salahgunakan Informasi dari Intelijen

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, meyakini bahwa Presiden Jokowi tak akan menyalahgunakan data-data parpol, termasuk arah parpol yang diperolehnya dari intelijen.

Data-data intelijen tentang parpol itu tidak boleh dijadikan alat oleh siapapun, termasuk presiden untuk mengerdilkan parpol.

Sebab, parpol bukanlah musuh negara atau objek intelijen, melainkan pilar demokrasi.

"Bagi saya sesungguhnya sebagai partai politik, kami punya otonom, kami punya kedaulatan, kami bukan musuh negara, kan partai politik bukan objek intelijen, dia adalah pilar demokrasi. Kalau partai politik dilemahkan, dikerdilkan, saya pikir, itu bukan karakter presiden kita," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Said pun menilai, hal tersebut wajar jika presiden mendapatkan data itu dari intelijen.

Selain itu, sejauh ini data-data intelijen tentang parpol yang dimiliki Presiden Jokowi itu dalam kondisi yang wajar.

PDIP, kata dia, tentu akan mengingatkan Jokowi jika menyalahgunakan data-data tersebut.

"Seyogianya menurut saya, pada tingkat tertentu kita memperlakukan bapak Presiden sebagai presiden Republik Indonesia."

"Mungkin yang diinginkan, dimaksud oleh Bapak Presiden menyampaikan itu hanya sebatas untuk pengetahuan bahwa bapak presiden well informed dari segala sesuatu pergerakan intelijen yang di bawah naung Bapak Presiden," ujar Said.

(Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul Umam)