Proses Demokrasi di Indonesia Disebut Juga Membutuhkan Kehadiran dan Partisipasi Pemuda
Ketua DPW PRP Provinsi Maluku Alham Valeo menyambut dengan hangat dan akrab kehadiran PRP di Maluku.
Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinamika kebangsaan harus dijawab dengan sebanyak mungkin menciptakan narasi positif agar rakyat tidak kehilangan pegangan dalam mengusung keberlanjutan pembangunan.
Demikian disampaikan Ketua DPW PRP Provinsi Maluku Alham Valeo dalam acara Deklarasi dan Pelantikan pengurus DPW PRP Provinsi Maluku di Kota Ambon, Senin (19/09/2023) lalu.
Baca juga: Lemhannas Khawatirkan Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat tapi Persepsi Korupsi Memburuk
Deklarasi dan Pelantikan ini juga dihadiri Ketua Umum PRP David Krisna Alka di Kota Ambon, Senin (19/09/2023).
Ketua DPW PRP Provinsi Maluku Alham Valeo menyambut dengan hangat dan akrab kehadiran PRP di Maluku.
"Terbentuknya PRP di Maluku menandakan masih banyak anak bangsa, terutama kaum millennial, dalam hal ini rakyat muda di Maluku yang peduli dengan masa depan bangsa saat ini" ungkap Alham.
Baca juga: Sekjen Gerindra: Demokrasi di Indonesia adalah Pemilu Modern yang Sudah Disepakati
"Kehadiran PRP menjadi spirit tersendiri di Maluku dalam mengawal demokrasi kerakyatan. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan kerakyatan, terutama keadilan sosial menjadi kiblat perjuangan PRP di Maluku," papar Alham
Selain itu, ia menambahkan, kepengurusan PRP di Maluku masih bersifat baru.
"Langkah paling mendasar yang akan kami lakukan ialah berupaya menanamkan dan menumbuhkan idealisme baru untuk rakyat bahwa PRP ini hadir berkaitan dengan cita-cita luhur bangsa," ungkapnya.
Alham menambahkan, Indonesia adalah negara demokrasi. Indonesia menempatkan pemuda sebagai subjek dari pemerintahan.
"Pemuda harus hadir dalam setiap proses demokrasi di Indonesia. Itulah kenapa kepengurusan PRP di Maluku diisi anak anak Muda" terangnya
Sementara Sekretaris PRP Maluku, Farham Suneth mengatakan, pasca dilantik, pihaknya akan bergerak dengan program-program serta menjalankan konsolidasi kerakyatan.
"Tentu, program serta konsolidasi yang nantinya dibangun berbasis kerakyatan. Menyuarakan jaminan kesehatan yang tak berbayar, pendidikan gratis, menjaga lingkungan," pungkas Farham.
