Sederet Respons Ganjar soal Konflik Rempang, Sentil Pemerintah agar Turun Tangan: Jangan Lama-lama
Bacapres Ganjar Pranowo membeberkan tanggapan soal konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo meminta pemerintah untuk segera turun tangan menangani konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kapulauan Riau.
Menurut Ganjar, konflik agraria di Rempang hampir sama dengan kasus yang terjadi di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, 2014 lalu.
Untuk diketahui, kerusuhan Rempang terjadi saat pemerintah akan melakukan pembangunan proyek Rempang Eco City, yang digadang-gadang bisa mendatangkan investasi dengan jumlah fantastis.
Baca juga: Ribuan Personel Amankan Aksi 209 Bela Rempang di Jakpus, Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan Polisi
Sedangkan kerusuhan di Kendeng terjadi karena PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen.
Kala itu, warga sekitar menolak aktivitas penambangan kapur di sekitar wilayah Pegunungan Kendeng.
"Pemimpin tertinggi harus turun tangan, Rempang sekarang menjadi diskusi," ucap Ganjar dalam acara '3 Bacapres Bicara Gagasan' di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).
"Saat saya masuk, saya penanggungjawabnya, ketika Ganjar terpilih 2013 proyek itu sudah ada."
"Cuma tradisi kita tidak terlalu banyak orang yang mau 'Saya yang salah dan bertanggungjawab'. Maka ketika tidak selesai dan menjadi isu nasional, yang harus dilakukan seorang pemimpin 'Kamu harus turun tangan sendiri menyelesaikan, bukan orang lain'," sambung Ganjar.
Pada kesempatan lain, Ganjar juga sempat buka suara soal konflik Rempang yang hingga kini masih menjadi perbincangan hangat.
Ganjar menduga kerusuhan di Rempang terjadi karena mitigasi konflik yang kurang baik.
Baca juga: Sorak-sorai Penonton saat Najwa Shihab Singgung Wacana Megawati Bubarkan KPK, Begini Reaksi Ganjar
Hal itu disampaikan Ganjar ketika menghadiri Kuliah Kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Senin (18/9/2023).
"Sebenarnya mitigasinya kurang. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan yang sekarang ramai di Rempang, ramai sekali, bagaimana sih caranya, itu tanahnya siapa?," ucap Ganjar, dikutip dari Kompas.com, Selasa (18/9/2023).
Ganjar menyebut konflik agraria biasanya muncul karena tidak dipenuhinya hak warga sekitar.
Karena itu, Ganjar menyarankan sejumlah hal untuk menangani konflik di Rempang.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.