DPR, kata dia, juga dapat mengundang ahli atau kelompok masyarakat lain untuk menyerap aspirasi terkait dengan penggunaan intelijen untuk mengumpulkan informasi soal partai politik.

"Terakhir, proses dan hasil investagasi DPR mesti disampaikan secara terbuka kepada masyarakat," kata dia.

Baca juga: Pengakuan Presiden Jokowi Soal Data Intelijen: Semuanya Saya Dapat

"Bahwa kita sebagai masyarakat penting untuk mendapatkan jaminan bahwa penyalahgunaan intelijen semacam itu, yang mengumpulkan informasi soal partai itu tidak terulang. Pertama. Kedua, bahwa pemilu tahun depan akan berjalan secara jujur dan adil," sambung dia.

Data Intelijen Presiden 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan dia di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak Bogor pada Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi.

Dia tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Jokowi hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," lanjut dia.