TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan pasal terkait pemerasan atau pemaksaan dalam jabatan di kasus dugaan korupsi di Kementrian Pertanian (Kementan) yang menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (YSL). 

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa kasus ini merupakan salah satu dari tiga klaster dugaan korupsi di Kementan. 

"Kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, begitu ya."

"Tentu ini tempat kejadiannya di lingkungan Kementan," kata Ali di gedung Merah Putih KPK, Jumat (29/9/2023), dikutip dari Breaking News KompasTV. 

Ali mengatakan, terduga pelaku dalam kasus ini disangka melanggar Pasal 12 E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal tersebut berbunyi: 

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri," demikian bunyi Pasal 12 E UU Tipikor. 

Baca juga: KPK Temukan 12 Senpi di Rumah Dinas Mentan SYL, Kini Polda Metro Jaya Tengah Dalami

KPK menyebut kasus dugaan korupsi di Kementan ini sudah naik ke tahap penyidikan. 

Ali menuturkan, KPK sudah menemukan alat bukti permulaan untuk meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. 

"Sehingga di awal tahun 2023 tim penyelidik KPK melakukan penyelidikan, dan berdasarkan kecukupan alat bukti, ekspose yang dihadiri pejabat struktural KPK kemudian disimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga naik proses penyidikan," kata Ali Fikri. 

Ali mengatakan, KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ini. 

Meski demikian, KPK enggan membeberkan identitas tersangka yang dimaksud. 

"Ketika naik pada proses penyidikan, kami pastikan telah menetapkan pihak sebagai tersangka."

"Namun identitas tersangka akan kami sampaikan ketika penyidikan ini cukup. Masih ada proses panjang," ujar Ali.