Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga turut menanggapi agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV PDIP yang digelar mulai hari ini, Jumat (29/9/2023) hingga Minggu (1/10/2023).

Adapun Rakernas yang berlangsung di Jakarta Internasional Expo (JIExpo) Kemayoran itu mengangkat tema Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Menurut Jamiluddin, tema yang diangkat oleh PDIP dalam rakernas itu bukanlah hal yang baru, terlebih, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memiliki cita-cita yang sama sejak awal memimpin sebagai Presiden di periode pertama bersama Jusuf Kalla.

"Melalui visinya yang tertuang dalam Nawacita, Jokowi pada tahun 2014 sudah mengungkap ketahanan pangan nasional dengan memastikan kecukupan kebutuhan pangan, keterjangkauan, dan penghentian impor pangan," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/9/2023).

Atas hal itu, Jamiluddin menilai, tema yang diangkat kali ini layak untuk dipertanyakan kepada PDIP.

Sebab, fokus itu kembali diangkat, karena dirinya menilai kalau PDIP bisa saja menilai kedaulatan pangan belum terwujud meskipun Jokowi sudah 9 tahun berkuasa.

Apalagi menurut Jamiluddin, kedaulatan pangan tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan pemenuhan hak atas pangan, tapi juga peningkatan kesejahteraan petani.

"Semua itu memang belum terwujud. Pemenuhan hak atas pangan memang mulai dipenuhi tapi sebagian diantaranya hasil dari impor. Dalam negeri belum mencukupi kebutuhan pangan nasional," beber Jamiluddin.

Oleh karenanya, Jamiluddin menilai, tema rakernas yang diangkat oleh PDIP kali ini merupakan wujud kritik PDIP terhadap kebijakan Jokowi.

Meski kata dia, penyampaiannya tidak secara langsung mengarah pada kritik yang dimaksud.

"Karena itu, PDIP mengangkat tema tersebut bisa jadi sebagai kritik kepada Jokowi yang belum berhasil mewujudkan kedaulatan pangan. Walaupun kritik itu dilayangkan secara tidak langsung," ujar Jamiluddin.

Terlebih, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga kata dia, pernah melontarkan kritik serupa perihal kedaulatan pangan.

Dimana Hasto, menurut Jamiluddin, menilai kalau Food Estate yang menjadi program pemerintahan Jokowi di periode kedua ini sudah gagal.

"Hasto juga mengritik Food Estate sebagai program yang gagal, bahkan dinilainya sebagai kejahatan lingkungan," kata dia.

Oleh sebab itu menurut Jamiluddin, PDIP merasa perlu menggaungkannya kembali agar pada 2024 hal itu dijadikan program strategis nasional.

"PDIP melalui Rakernas di JiExpo ingin memastikan Kedaulatan Pangan tidak ingin gagal lagi di masa mendatang," tukas dia.