Sebelum menjabat Dirjen Otonomi Daerah, ia pernah menjadi Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah selama 2018-2019.

Mengaku tidak dihubungi Tito

Soal penunjukkannya sebagai Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengaku tidak mendapat pemberitahuan dari Tito Karnavian. 

Ia hanya mengetahui namanya diusulkan oleh DPRD Kaltim. 

Kabar penunjukan dirinya sebagai Pj Gubernur Kaltim justru ia ketahui dari media massa.

"Nggak ada dihubungi (terkait penunjukan). Memang ketika itu, saya nggak tahu siapa yang menghubungi. Waktu itu (dari) media ya, (ada) masukan. Saya bilang DPRD kan representasi masyarakat Kaltim, kita hormati prosesnya. Kemudian nama kita masuk lima besar," kata dia seusai pelantikan. 

Dirinya mengaku siap menjalakan tugas sesuai yang perintah yang diberikan.

"Saya sebagai warga negara dan ASN, saya siap. Saya 'TNI', Taat Nurut Instruksi. (Diberi) Perintah, siap, siap saja," ujarnya. 

Kawal IKN

Mengenai tugasnya kedepan, Akmal mengatakan ada banyak hal yang harus dikerjakan. 

Mulai dari soal netralitas ASN, mempersiapkan pemilu, pilkada, membuat reformasi birokrasi, dan juga mendukung kebijakan strategis nasional berkaitan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Di samping itu, ia juga masih menunggu arahan-arahan spesifik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Terkait IKN tentunya adalah bagaimana membangun konektivitas, sinergitas antara Kalimantan Timur, IKN, dengan seluruh daerah di sekitarnya. Ini bukan persoalan kepentingan, tapi kebutuhan nasional," kata dia.

"Jadi tidak persoalan apa, tapi ini adalah bagaimana kita membangun Indonesia secara keseluruhan. Jadi kita tidak mendikotomikan apapun. Tapi kita ingin kebijakan strategis nasional ini sukses. Tentunya sebagai bagian dari Indonesia, kita berkewajiban untuk mensukseskan itu," sambung dia.

Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Akmal Malik Maksimalkan Potensi Pariwisata