Bisakah Jokowi yang Bukan dari Trah Soekarno Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP? Ini Kata Pengamat
Pengamat Politik UGM, Nyarwi Ahmad buka suara soal peluang Jokowi yang diusulkan menjadi Ketum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Daryono
Pasalnya wacana tersebut menandakan adanya demokrasi internal yang terjadi di PDIP.
Nyarwi juga merasa, sebenarnya siapapun yang memiliki peluang bisa saja menjadi Ketum PDIP.
Terlepas dari mitos yang menyebut bahwa PDIP bisa besar seperti sekarang ini karena dipimpin oleh trah Soekarno.
"Tapi menarik ya wacana Pak Jokowi diusulkan sebagai Ketum, ini memunculkan adanya demokrasi internal di PDIP. Yang saya kira siapapun yang punya peluang bisa menjadi ketua umum."
Baca juga: Ganjar Pranowo soal Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PDIP: Relawan Jangan Campuri Urusan Partai
"Karena selama ini kan ada semacam mitos pasca reformasi, kira-kira PDIP kalau tidak dipimpin oleh trah Soekarno itu kekuatannya tidak seperti sekarang ini."
"Kalau pertanyaannya seandainya ada eksperimen dimana PDIP dipimpin oleh tokoh bukan dari trah Soekarno, kira-kira seperti apa. Itu kan juga sebuah eksperimen," jelas Nyarwi.
Terakhir Nyarwi menuturkan, meski usulan Jokowi menjadi Ketum PDIP ini hanya sebuah wacana, ia merasa PDIP perlu memikirkannya.
Termasuk soal model leadership yang dibutuhkan PDIP agar bisa tetap eksis dan memiliki peran signifikan di demokrasi dan politik Indonesia.
Baca juga: Isu Jokowi Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP, Projo: Itu Isu Adu Domba, Menyesatkan dan Murahan
Megawati Singgung Orang Luar Tak Bisa Jadi Ketua Umum PDIP
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kaderisasi dan suksesi kepemimpinan di PDIP tetap berjalan dan harus mematuhi aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Megawati juga menyinggung soal opini kakaknya, Guntur Soekarnoputra, yang menyebutkan kelanjutan karir politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah lengser, dan peluangnya untuk menjadi ketua umum PDIP.
Megawati menanggapi wacana Guntur dengan menyebutkan tiadanya peluang pihak yang disebutnya “orang lain atau orang luar” untuk menjadi ketua umum, karena dinilainya akan melanggar AD/ART PDIP.
Ia menyebutkan untuk menjadi ketua umum PDIP, harus terlebih dahulu menjadi kader partai itu, bukan orang luar PDIP.
Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai pernyataan Megawati tersebut sebagai sebuah “sentilan” yang dialamatkan kepada keluarga Jokowi.
Baca juga: Dukung Jokowi Jadi Ketum PDIP, Kami-Ganjar Dituding Ganjarist sebagai Relawan Siluman