Profil Yaqut Cholil Qoumas, Sosok yang Terancam Diberi Sanksi PKB
Inilah profil Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia (RI), yang terancam sanksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: bunga pradipta p
Setelah Hanif Dhakiri dilantik menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Kerja, ia dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014–2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW).
Ia kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI periode selanjutnya dan kini telah diberi tugas untuk menjadi Menag oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hanya Mau Dipanggil Majelis Syura
Menanggapi ancaman sanksi dari PKB, Gus Yaqut menyebut pihaknya hanya mau dipanggil Majelis Syura PKB. Pasalnya, ia mengaku pihaknya akan taat perintah kiai.
"Dewan syura, ya, saya taat kepada kiai," kata Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Dijelaskan Yaqut, dirinya memang masih menjadi salah satu pengurus di DPP PKB.
Namun hingga kini, dirinya masih belum mendapatkan surat panggilan secara resmi.
"Saya salah satu ketua di DPP PKB, ngga tau apakah sudah direvisi atau belum saya gak tau. Tapi soal apakah dipanggil saya belum dapat surat panggilan sampai sekarang," katanya.
Di sisi lain, Yaqut menambahkan pihaknya tidak berkenan jika memang nantinya dipanggil hanya oleh pengurus DPP PKB.
"Pengurus yang mana dulu? siapa yang berhak saya ini salah satu pengurus ini masa saya manggil diri saya sendiri," terangnya.
Sebelumnya, Gus Yaqut juga mengatakan dirinya enggan untuk mencabut pernyataannya yang sudah disampaikan ke hadapan publik.
"Pak Jazil ini kan politisi yang hebat, terhormat iya kan, punya jasa besar terhadap partai dan mungkin salah satu pendiri partai mungkin saya nggak tau," kata Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/10/2023).
"Saya sangat hormat sama beliau, tapi untuk satu hal itu ya untuk apa mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji dengan mulut manis mencabut itu saya nggak mau," katanya.
Lebih lanjut, Yaqut menyatakan bahwasanya publik harus memilih pemimpin dengan cara yang rasional.