TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Partai Demokrat pun memberikan tanggapan mengenai kabar tersebut.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan reshuffle adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.

Mereka pun menghormati Eks Wali Kota Solo itu untuk memilih menterinya.

"Reshuffle hak prerogatif Presiden. Kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya. Termasuk mempertahankan, maupun mengganti para menterinya," kata Herzaky kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).

Herzaky pun meyakini Presiden Jokowi ingin memilih orang terbaiknya untuk memimpin negeri.

Apalagi, masa jabatan Presiden Jokowi telah memasuki masa terakhir.

"Beliau tentunya ingin orang-orang terbaik yang memimpin negeri ini, membantu beliau menuntaskan amanah sebagai presiden di tahun terakhir. Tak paslah kalau kami membahas ini. Bukan ranah kami," tandasnya.

Sebelumnya, isu perombakan kabinet santer terdengar akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Sejumlah nama Menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi.

Meskipun demikian belum ada konfirmasi resmi bahwa reshuffle kabinet tersebut akan dilakukan.

Baca juga: Mahfud MD: Saya Tidak Melihat Tanda-tanda Reshuffle, Tapi Presiden Tentu Punya Pertimbangan Lain

Sejumlah menteri yang terseret kasus hukum diantaranya yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK pun telah melakukan penggeledahan Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, KPK juga sudah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan.

Selain SYL ada juga Menpora Dito Ariotedjo yang terseret pusaran perkara korupsi pengadaan BTS 4G di Kominfo.