TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap tak ada praktik politisasi dari pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa NasDem bukan lembaga penegak hukum yang berwenang mengusut kasus ini. 

Sehingga, jika dugaan politisasi hukum itu memang benar terjadi maka di luar kemampuan NasDem.

"Nah, soal politik hukum, kita berupaya semoga itu tidak terjadi, kan itu semangat kita."

"Kalau itu kita upayakan tapi itu terjadi. Nah, itu di luar kemampuan kita," ujarnya, Kamis (5/10/2023) dikutip dari youTube KompasTV. 

Terkait hal ini, Paloh sudah meminta Syahrul untuk menyampaikan pengunduran diri sebagai menteri. 

Baca juga: Mentan SYL Menghadap Presiden Jokowi di Istana, Ungkap Alasan Mundur dari Menteri Pertanian

Pengunduran diri itu, kata Paloh, sebagai bagian dari penghormatan terhadap proses pengusutan dugaan korupsi di Kementan.  

"Saya sudah menerima laporan dari Bung Syahrul atas nama DPP saya menyatakan, segera menghadap Presiden sampaikan surat pengunduran diri dari Menteri," kata Paloh, Kamis. 

"Agar memberikan penghromatan, berupaya penyidikan yang berlangsung pada dirinya agar dia penuh konsentrasi dan tentu saya ingin mengajak semuanny ruang penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah," ujarnya. 

Paloh menegaskan bahwa semua kader NasDem berkomitmen untuk mematuhi segala proses hukum yang berjalan. 

"Nasdem tetap pada komitmennya, ada permasalahan jangan lari hadapi permasalahan," tuturanya. 

Mentan Syahrul Ajukan Surat Pengunduran Diri 

Syahrul Yasin Limpo sendiri mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sebagai menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. 

Mentan Syahrul mengatakan, surat pengunduran dirinya sudah ia sampaikan ke Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno pada Kamis petang.