Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan Partai Demokrat mungkin saja berpeluang masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan itu disinyalir terkait politik dan Pemilu 2024.

Setelah pertemuan itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) santer dikabarkan bakal masuk kabinet pemerintah.

"Tapi belakangan isu reshuffle menguat soal kemungkinan Demokrat masuk koalisi Jokowi. Kemungkinannya di situ," kata Adi kepada Tribunnews.com, Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Jokowi Bakal Segera Lakukan Reshuffle usai Mentan Syahrul Yasin Limpo Mundur

Namun, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) ini menyebut Jokowi punya pikiran yang rumit dan sulit jika harus membaca arah pikiran sang kepala negara.

Arah pikiran Jokowi lanjut Adi, gelap gulita dan masih sangat misteri.

"Gelap gulita dan sangat jadi misteri. Apapun judulnya paling rumit membaca arah pikiran Jokowi," kata dia.

Adi pun mengatakan hal yang pasti adalah jika kursi Menteri Pertanian tak diberikan ke Nasdem, maka Jokowi sedang mengurangi jatah mereka di kabinet pemerintahan.

Baca juga: Presiden Jokowi Dipastikan Bakal Lakukan Reshuffle Kabinet Sikapi Mundurnya Mentan SYL

"Satu hal yang jelas kalau Kementan tak diberikan ke Nasdem lagi itu artinya jatah menteri Nasdem dikurangi di kabinet Jokowi," kata Adi.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Pertanian. Jokowi juga menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengisi jabatan Pelaksana tugas (Plt) Mentan.

Jokowi pun mengatakan reshuffle kabinet akan dilakukan secepatnya.

"Secepatnya," kata Jokowi, di Presidensial Lounge Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Jumat siang (6/10/2023).

Kemudian ketika ditanya apakah pengganti SYL tetap dari Partai Nasdem atau tidak, Jokowi hanya mengulangi jawaban yang sama.

"Secepatnya kita siapkan," jelas Jokowi.

Adapun SYL mundur karena masalah hukum yang ia hadapi di KPK. Politikus NasDem tersebut mengatakan kasus hukum tersebut harus ia hadapi dengan serius.

SYL berharap tidak ada stigma dan persepsi yang menghakiminya terlebih dahulu sebelum proses hukum berjalan. Ia mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut.

"Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang sedang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius," kata SYL.