TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sidang gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden di Pilpres, tokoh senior PDIP Said Abdullah mengulas tentang upaya pemaksaan anak mendapatkan karpet merah di pentas politik Pilpres 2023.

Said Abdullah yang juga Ketua DPP PDIP ini mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tidak pernah memaksakan anak-anaknya agar mendapatkan karpet merah ke tampuk kekuasaan dengan segala cara.

"Ibu Mega mengajari kita arti kekuasaan, beliau tidak memaksakan anak-anaknya untuk mendapat karpet merah, dan menyingkirkan halangan apapun demi hal itu," ucap Said Abdullah.

"Ia menempuh 'jalan sunyi' demi memberi tempat bagi kader-kader bangsa yang memang sepatutnya menjadi calon pemimpin nasional yang hebat," sambung Said.

Said Abdullah menekankan pentingnya norma etis dan asas kepatutan dalam urusan politik negara, khususnya bagi seorang calon presiden (capres).

"Ibaratnya, calon pemimpin nasional adalah manusia setengah dewa. Ada kewenangan yang sangat besar pada kekuasaannya. Pada kekuasaan yang besar itu pula bergelayut harapan dari rakyat," kata Said kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Karenanya, Said menegaskan capres harus bersih dari seluruh beban etis dan asas kepatutan.

"Karena itu, titik awal keberangkatannya harus bersih dari seluruh beban etis dan asas kepatutan, apalagi terlibat dalam utak atik konstitusi demi kursi kekuasaan," ujarnya.

Said menjelaskan PDIP tetap teguh untuk menjaga keseluruhan norma konstitusi di tengah dinamika politik menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres ke KPU RI.

Baca juga: Prabowo Akan Umumkan Nama Cawapres Hari Ini Atau Besok

"Sebab partai politik punya tanggungjawab politik-konstitusional untuk mengajukan capres dan cawapres sebagaimana yang diatur oleh konstitusi," tuturnya.

Said Abdullah yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menegaskan capres harus memiliki kematangan dalam kepemimpinan.

"Titik tekannya bukan sekedar pada letter lux aturan, apalagi utak-atik aturan. Lebih dari itu, perlunya soal kematangannya dalam kepemimpinan. Sebab ada tanggung jawab, sekaligus risiko yang besar pada pundak pemimpin nasional," ungkap Said.

Karena itu, kata Said, PDIP mengajukan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024 karena kepemimpinannya sudah teruji.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara: Yang Berhak Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres Bukan MK Tapi DPR

"Memaknai peran ini, kami mengajukan Ganjar Pranowo karena beliau mengawali dengan merit politik yang benar, kiprahnya teruji dalam kepemimpinannya dua periode di Jawa Tengah, suatu jabatan politik satu tingkat di bawah presiden," tegasnya.