Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mendengar suara sejumlah pihak yang menyerukan baik di media sosial maupun di berbagai unjuk rasa di Indonesia untuk membokot produk-produk Israel menyusul eskalasi konflik bersenjata Palestina dan Israel.

Ma'ruf mengatakan masih akan melihat sejauh mana efektifitas hal tersebut dalam meredam konflik tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf usai meninjau Posyandu dan memberikan paket sembako kepada masyarakat di Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi pada Selasa (31/10/2023).

"Saya kira itu kita lihat saja nanti. Kan memang ada beberapa suara. Kita lihat apakah itu efektif atau bagaimana nanti. Itu akan dibicarakan," kata dia.

"Sampai sekarang kalau yang dibicarakan di PBB itu menghentikan itu. Jadi itu kalau yang boikot itu masih disuarakan oleh berbagai pihak masyarakat di berbagai negara," sambung dia.

Baca juga: Marak Ajakan Boikot Produk Israel, MUI: Sah Saja

Ma'ruf mengatakan sikap pemerintah saat ini terkait eskalasi konflik bersenjata tersebut adalah mendorong agar perang segera berhenti.

Selain itu, kata dia, pemerintah telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mendoring supaya konflik Palestina melawan Israel dihentikan.

"Menteri Luar Negeri kita, memang kita instruksikan untuk gigih untuk mendorong supaya menghentikan itu, yang penting itu," kata dia.

Pandangan MUI

Beberapa hari belakangan muncul gerakan yang mengajak masyarakat memboikot produk Israel dan Amerika Serikat menyusul eskalasi konflik bersenjata antara Palestina dan Israel.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim memandang gerakan tersebut sah.

Menurutnya, gerakan tersebut adalah salah satu cara publik untuk memberikan tekanan-tekanan politik kepada kedua negara tersebut.

Bahkan, ia mendukung gerakan tersebut.

"Menurut saya sah saja mereka. Ini adalah salah satu cara di antara banyak cara. Jadi cara-cara yang dilakukan itu kan cara-cara diplomatik melalui forum multilateral dan forum-forum lain, perang itu juga sah, dan tekanan-tekanan publik," kata dia di kantor MUI Jakarta Pusat pada Jumat (20/10/2023).

"Tekanan-tekanan publik itu ya demo itu termasuk tekanan publik. Kemudian termasuk boikot. Kan sudah ada gerakan boycott, divestment, and sanctions. Saya termasuk bagian dari gerakan itu," sambung dia.

Selain itu, kata dia, ia bahkan telah membuat petisi yang menyerukan agar Israel dibawa ke Mahkamah Internasional agar perbuatannya diadili.

Meskipun menurutnya hasilnya relatif tidak signifikan, namun demikian Sudarnoto memandang gerakan tersebut penting untuk menunjukkan perlawanan publik terhadap apa yang dilakukan Israel kepada warga Palestina.

"Saya pernah juga beberapa waktu lalu membuat petisi untuk menyeret Israel ke Mahkamah Internasional. Dua minggu saya mendapatkan dukungan followers 24 ribu. Dan saya sampaikan ke publik meskipun itu tidak efektif. Tapi itu penting untuk mengatakan bahwa perlawan publik semakin hari semakin besar terhadap apa yang dilakukan oleh Israel," kata dia.