Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan survei tatap muka nasional lembaga survei Indikator Politik Indonesia terbaru mengungkap pandangan publik terhadap hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP saat ini.

Pendiri Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan sebagian besar responden memandang hubungan antara Jokowi dengan partai yang telah lama menjadi tempat bernaungnya yakni PDIP sedang tidak baik.

Pertanyaan yang diajukan dalam survei yakni "Ada yang berpendapat bahwa saat ini hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan partainya, PDIP, sedang tidak baik. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut?".

Baca juga: Ganjar Kritik Kinerja Jokowi, Pengamat: Wujud Sosok yang Tidak Menjilat Presiden

"Setuju atau tidak setuju hubungan Pak Jokowi dengan PDIP sedang tidak baik? Sebagian besar setuju (49,0 persen)," kata dia di kanal Youtube Indikator Politik Indonesia pada Minggu (12/11/2023).

"Ini publik sudah bisa menangkap hubungan yang, ini siang ini ada pidato Ibu Mega. Kita ingin dengar bagaimana statment Ibu Mega. Semoga saja sih tetap baik-baik saja. Jangan sampai ini ya gajah bertarung, pelanduk mati di tengah," sambung dia.

Survei kemudian mendalami lagi hal tersebut dengan mengajukan pertanyaan berikut, "Apakah setuju atau tidak setuju, majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo itu bentuk pengkhianatan Jokowi kepada PDIP?".

Baca juga: Momen Hasto Kenakan Baju Hitam di Rakerda IV PDIP Kalsel: Tak Lagi Melambangkan Kesedihan

Temuan survei kemudian menunjukkan sebanyak 44,1 persen responden menyatakan tidak setuju dengan pandangan tersebut.

Sedangkan 34,7 persen responden lainnya menyatakan setuju dan 21,3% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Ini ada dua pendapat. Mayoritas (66,7%) mengatakan Presiden Jokowi berhak menentukan keputusan politiknya meski tidak sejalan dengan keputusan PDIP partainya. 21,1% mengatakan Presiden Jokowi tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada PDIP sebagai partai yang telah membesarkannya," tambah Burhanuddin.

Metodologi

Populasi survei yang dilakukan pada 27 Oktober sampai 1 Novermber 2023 tersebut adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. 

Jumlah sampel dalam survei sebanyak 1.220 orang. 

Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.