Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Ada Kaitan Penetapan Tersangka Firli Bahuri dengan Revisi UU KPK
Pernyataan Johan ini sekaligus merespons adanya penilaian kalau penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka, bukti tidak kuatnya revisi UU KPK tersebut.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Erik S
"Ini bukti tidak mampunya Dewas, tidak mampunya Presiden Jokowi menjaga KPK. Butuh kepolisian mengungkapkan sampai akhirnya terlibat dengan pasal korupsi," kata dia.
Penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Firli Bahuri pun menurut Isnur, bak membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merupakan orang bermasalah sejak awal. Sekaligus membuktikan pesan dari koalisi masyarakat sipil dan para eks pegawai KPK pada tahun 2019 silam, bahwa Firli merupakan kuda troya di KPK.
Baca juga: Usai Jadi Tersangka Pemerasan, Firli Bahuri Diberhentikan sebagai Ketua KPK, Dicekal ke Luar Negeri
"Membuktikan bahwa Firli Bahuri adalah orang yang bermasalah sejak awal, sayangnya Presiden dan DPR memilih mengangkat dan mendiamkan kerusakan yang sekian lama terjadi," kata Isnur.
Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara dalam proses penyidikan.
Polisi menyatakan Firli terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian.
"Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.
Kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat (dumas) ke Polda Metro Jaya soal dugaan pemerasan pada 12 Agustus 2023.
Selanjutnya, Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah memverifikasi aduan tersebut.
Baca juga: Akses Firli Bahuri Diputus KPK, Tak Punya Kewenangan usai Diberhentikan: Kalau ke Kantor Sah Saja
Pada 15 Agustus 2023 polisi menerbitkan surat perintah pulbaket sebagai dasar pengumpulan bahan keterangan.
Pada 21 Agustus Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyelidikan guna menemukan rangkaian peristiwa pidana yang menyeret Firli.
Serangkaian klarifikasi kepada sejumlah pihak juga dilakukan mulai 24 Agustus 2023.
Penyidik akhirnya menaikan status kasus pemerasan oleh Firli ke tingkat penyidikan.
Total 99 orang saksi dan ahli dengan rincian 91 saksi dan 8 orang ahli yang dimintai keterangannya selama proses penyidikan.
