TRIBUNNEWS.COM - Berikut materi SKB CPNS Mahkamah Agung untuk jabatan Klerek Analis Perkara Peradilan.

Terdapat dua materi untuk jabatan Klerek Analis Perkara Peradilan yang wajib dipelajari peserta sebelum mengikuti SKB CPNS Mahkamah Agung.

Peserta dapat mempelajari sejumlah kemampuan umum dan khusus untuk mempersiapkan diri sebelum ujian SKB CPNS Mahkamah Agung 2023.

Diketahui, SKB CPNS 2023 akan berlangsung mulai mulai 3 hingga 22 Desember 2023.

SKB CPNS Mahkamah Agung tersebut diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Sebagai persiapan, simak materi SKB CPNS Mahkamah Agung untuk jabatan Klerek Analis Perkara Peradilan berikut ini:

Baca juga: Cara Cek Hasil Pasca Sanggah SKD CPNS 2023, Akses Link Ini

1. Materi Kemampuan Umum

- Pasal 24 UUD 1945

- UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009

- UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum)

- UU 7/1989 jo. UU 3/2006 (Peradilan Agama)

- UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009

- UU 30/2014 (Peradilan TUN)

- UU 31/1997 (Peradilan Militer)

- UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor)

- UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial)

- UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan)

- UU 37/2004 (Pengadilan Niaga)

- UU 26/2000 (Pengadilan HAM)

- UU 11/2012 (Pengadilan Anak)

- UU 14/2002 (Pengadilan Pajak)

- UU 3/2006 (Mahkamah Syar'iyah)

Baca juga: Jenis Tes SKB CPNS 2023: Kemenkumham, KPK, Kejaksaan, Mahkamah Agung, BIN, PPATK

2. Materi Kemampuan Khusus

- Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)

- Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)

- Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)

- Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)

- Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga

- KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya,UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik

- Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata

- Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)

- Sistem pembuktian dalam perkara pidana

- Sistem pembuktian dalam perkara perdata

- Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)

- Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)

- Bantuan hukum (Posbakum)

- Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)

- Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)

Baca juga: Contoh Soal SKB CPNS Mahkamah Agung 2023, Lengkap dengan Jawaban

Contoh Soal SKB CPNS Mahkamah Agung

1. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat akhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang…  
A. Pelaksanaan hukum
B. Pengawasan 
C. Pengamanan
D. Pemberi nasihat
E. Peradilan  

Jawaban: E

2. Berdasarkan makna isi UU No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan…  
A. Mahkamah konstitusi
B. Agama
C. Umum
D. Militer
E. Tata usaha negara  

Jawaban: C

3. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum…  
A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. Tata Negara  

Jawaban: A

4. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…  
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran hukum masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. Politik
E. Kebijakan penguasa negara

Jawaban: A

Baca juga: Materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 per Jabatan

5. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang sanggup dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
C. Mengawasi para penegak hukum
D. Menindak sesuai dengan mekanisme yang berlaku
E. Membentuk forum yang sanggup mencegah korupsi

Jawaban: D

6. Apabila seorang warga negara Indonesia melaksanakan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah ...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkuta
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

Jawaban: C

7. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melaksanakan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah …
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
E. Presiden

Jawaban: D

8. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yaitu tentang ...
A. Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat
B. Tata cara investigasi kekayaan penyelenggara negara
C. Penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata cara pemantauan dan penilaian pelaksanaan tugas

Jawaban: D

9. Lembaga yang bersifat berdikari dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah ...
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan negeri
D. Mahkamah Konstitusi
E. Pengadilan militer

Jawaban: B

10. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama di muka hukum. Hal ini tercermin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…
A. Pasal 28 ayat 1
B. Pasal 26 ayat 1
C. Pasal 27 ayat 2
D. Pasal 27 ayat 1
E. Pasal 29 ayat 2

Jawaban: D

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)