TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri akhirnya tampil ke publik.

Firli Bahuri muncul usai lolos penahanan setelah diperiksa perdana sebagai tersangka di Bareskrim Polri, Jumat (1/12/2023).

Tak seperti biasanya yang datang dan pulang pemeriksaan menghindar dari kejaran awak media, kini Firli Bahuri sempat menyampaikan pernyataan.

Diketahui nama Firli Bahuri terus jadi sorotan setelah jadi tersangka kasus dugaan pemerasan pada eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Tak hanya itu, Firli Bahuri juga dicopot dari posisi Ketua KPK, penggantinya ialah Nawawi Pamolango, sebagai Ketua KPK sementara.

Usai berstatus tersangka, Firli Bahuri tak pernah berkomentar ataupun tampil di publik.

Selama ini hanya kuasa hukumnya yang memberikan pernyataan menganai respons sebagai tersangka hingga mengajukan perlawanan pada Polri melalui jalur praperadilan.

Firli Bahuri Tak Ditahan

Ketua KPK non-aktif Firli Bahuri tidak ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Bareskrim Polri, Jumat (1/12/2023).

Pantauan Tribunnews.com, Firli Bahuri akhirnya menampakan dirinya ke awak media setelah menjalani pemeriksaan.

Nampak Firli yang didampingi sejumlah orang tersebut mengenakan kemeja berwarna khaki yakni perpaduan coklat dan putih.

"Tadi saya hadir, mohon maaf kepada rekan-rekan, lebih awal, karena saya ingin menyiapkan apa yang harus saya berikan kepada penyidik, dalam rangka memberikan keterangan saya hari ini, saya memberikan keterangan sampai malam hari ini," kata Firli kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat malam.

Setelah memberikan keterangannya, Firli dikawal ketat sejumlah orang yang mendampinginya dan anggota kepolisian hingga menaiki mobilnya.

Setelah itu, Firli akhirnya meninggalkan Bareskrim Polri dengan menggunakan mobil Toyota Innova.

Firli Bahuri diketahui saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Penetapan tersangka dilakukan pihak kepolisian setelah pihaknya melakukan gelar perkara dan melakukan langkah-langkah proses penyidikan.

Dalam kasus Firli dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.

Terungkap Alasan Polri Tidak Menahan Firli Bahuri

Polri mengungkap alasan mengapa tidak menahan Ketua KPK non-aktif, Firli Bahuri meski sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ke mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Adapun alasan penyidik yakni penahanan terhadap Firli Bahuri belum diperlukan hingga saat ini.

"(Penahanan Firli Bahuri) Belum diperlukan," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa saat dihubungi, Jumat (1/12/2023) malam.

Firli Bahuri setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut akhirnya menampakan dirinya ke awak media.

Firli Bahuri tampak yang didampingi beberapa orang yang menggunakan kemeja berwarna khaki saat memberikan keterangannya ke awak media.

"Tadi saya hadir, mohon maaf kepada rekan-rekan, lebih awal, karena saya ingin menyiapkan apa yang harus saya berikan kepada penyidik, dalam rangka memberikan keterangan saya hari ini, saya memberikan keterangan sampai malam hari ini," kata Firli kepada wartawan usai pemeriksaan di Bareskrim Polri.

Firli Bahuri usai beri keterangan ke wartawan, langsung dikawal ketat sejumlah pengawalnya dan anggota kepolisian hingga menaiki mobilnya.

Setelah itu, Firli akhirnya meninggalkan Bareskrim Polri dengan menggunakan mobil Toyota Innova.

Diketahui, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dua syarat penahanan terhadap tersangka.

Pertama, alasan subjektif penyidik, berupa kekhawatiran tersangka melarikan diri, kekhawatiran tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau adanya kekhawatiran tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Kedua, alasan objektif, yakni untuk kepentingan menurut hukum berupa tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan tindak pidana tersebut terancam pidana lima tahun penjara atau lebih.

Firli Bahuri Curhat: Saya Tetap Bangga pada Polri

Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, kembali mencurahkan isi hatinya alias curhat tentang pengabdiannya di institusi Polri setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ke mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, Korps Bhayangkara merupakan lembaga yang sudah membesarkan dirinya hingga saat ini.

"Pertama saya hadir di Mabes Polri, lembaga yang kita banggakan, lembaga yang sudah membesarkan saya," ucap Firli di Bareskrim Polri, Jumat.

Mantan Kabaharkam Polri ini menyebut dirinya sudah mengabdi untuk Polri sejak 1983, mulai dari pangkat Sersan Dua hingga pensiun dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen).

"Sejak saya tahun 1983 berpangkat Sersan Dua sampai dengan Jenderal polisi bintang 3. Tentu pengabdian saya adalah pengabdian pada bangsa dan negara," ucapnya.

Sehingga, meski dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Firli tetap bangga kepada institusi Polri.

"Dan sampai hari ini saya tetap bangga pada kepolisian RI," jelasnya.

Firli Bahuri Minta Dukungan Masyarakat dan Mohon Tidak Dihakimi

Ketua KPK non-aktif, Firli Bahuri meminta dukungan dari masyarakat atas kasus pemerasan yang menjadikannya sebagai tersangka.

Selain itu, Firli Bahuri juga meminta agar dirinya tidak dihakimi soal kasus yang tengah disidik oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.

“Saya mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Bahwa memang di dalam melakukan pemberantasan korupsi itu tidak mudah, tentulah banyak tantangan dan hambatan, bahkan jiwa raga harus kita korbankan,” kata Firli kepada wartawan setelah diperiksa di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Baca juga: Respons Mahfud MD Soal Firli Bahuri yang Lolos Penahanan Polisi 

Mantan Kabaharkam Polri ini meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya tidak menebar mengembangkan ataupun menyusun narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua. Bahkan cenderung menghakimi kita semua,” jelasnya.

“Tentu kami berharap rekan-rekan semua mengawal seluruh proses hukum yang berjalan kita hormati asa praduga tak bersalah dan juga kita pastikan bahwa kepastian hukum akan berjalan,” sambungnya. (tribun network/thf/Tribunnews.com)