Gen Z Wajib Perkuat Literasi Digital untuk Masa Depan IKN
Dalam hal ini, literasi digital dinilai penting untuk masa depan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
"Itu kan pilihan aja. Lagi enak di Jakarta tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu."
"Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana, per hari ini," katanya.
Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai parpol anggota Koalisi Perubahan yang mengusung Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024 menolak ibu kota negara pindah ke IKN.
Kampanye Ganjar di IKN
Ketika berada di titik nol IKN, Ganjar menekankan komitmen pembangunan ibu kota negara itu.
Menurutnya, IKN telah dibuatkan undang-undang (UU) dan mesti dilanjutkan pembangunannya.
"Untuk menunjukan sebuah komitmen, orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan," ujar Ganjar kepada wartawan, Kamis.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa rencana pembangunan IKN ini sudah digulirkan oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan IKN yang sudah direncanakan sejak lama.
"Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana," katanya.
Di sisi lain, Ganjar mengaku akan mengoptimalkan APBN untuk membangun IKN apabila nantinya mendapat mandat dari rakyat menjadi presiden.
"Pertama, yang mesti kita prioritaskan adalah kekuatan kita dulu. Sektor-sektor pemerintah, dalam arti aset yang mesti dibangun, kita optimalkan dari anggaran kita," ujarnya.
Sementara itu, investor yang ingin masuk proyek IKN bisa bekerja sama dengan skema pemerintah dengan badan usaha (KPBU/public-private partnership, PPP).
"Model PPP bisa kita berikan, maka mereka mesti kita ajak dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian," kata Ganjar.
Ia juga menegaskan sudah menjadi keharusan bagi siapa pun presiden yang terpilih untuk langsung berkantor di calon ibu kota negara jika proses pembagunan rampung dilakukan.
"Kalau sudah selesai semuanya harus berkantor (di IKN), siapa pun yang terpilih, apalagi saya," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
(Tribunnews.com/Deni/Igman Ibrahim/Chaerul Umam/Fahmi Ramadhan)
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of
Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia