Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan duplik atau jawaban atas replik dari pihak Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktif Firli Bahuri dalam sidang praperadilan penyidikan kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023).

Dalam dupliknya, tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya meminta agar hakim tunggal Imelda Herawati yang mengadili perkara tersebut menerima seluruhnya nota keberatan atau eksepsi yang mereka ajukan sebelumnya.

Mereka juga meminta agar majelis hakim menolak permohonan praperadilan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Firli Bahuri.

"Menyatakan menerima eksepsi dari termohon. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima," ujar Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Putu Putera Sadana saat bacakan eksepsi di ruang sidang.

Kemudian dalam pokok perkara, Putu juga meminta agar hakim menyatakan sah penetapan tersangka terhadap Firli.

Pasalnya, dalam penetapan tersangka itu, pihaknya telah berdasarkan empat alat bukti diantaranya keterangan 91 saksi, adanya keterangan ahli, bukti petunjuk, serta kelengkapan beberapa dokumen elektronik.

"Menyatakan sah penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan S.6/25/XI/S3./Ditreskrrimsus/22 November 2023 atas nama tersangka Drs Firli Bahuri MSI," ujarnya.

Baca juga: Polisi Periksa Lebih dari 100 Saksi dan Ahli di Kasus Dugaan Pemerasan SYL oleh Firli Bahuri 

Diberitakan, usai melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, pihak Ditreskrrimsus Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, gratifikasi dan suap terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Tak terima penetapan tersangka itu, Firli mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. 

Baca juga: Hakim Tolak Eksepsi Mantan Kepala Bea Cukai Makassar

Oleh sebabnya Bidkum Polda pun meminta agar hakim menolak secara keseluruhan permohonan pra peradilan yang dilayangkan oleh Firli.

"Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yg timbul dalam perkara a quo," pungkasnya.

Firli Bahuri Tersangka

Sebagaimana diketahui, Polisi telah menetapkan Ketua KPK, Firli Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan.

"Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukan nya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11/2023) malam.

Adapun Firli terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

"Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023," jelasnya.

Adapun dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.

"Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," ungkap Ade.

Hingga kini, total sudah 99 orang saksi dan ahli dengan rincian 91 saksi dan delapan orang ahli yang dimintai keterangannya selama proses penyidikan.

Adapun sejumlah saksi yang sudah diperiksa mulai dari SYL, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, ajudan Ketua KPK, pejabat eselon I Kementerian Pertanian beserta pejabatnya dan lain-lain.

Lalu, dua eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan M. Jasin dengan kapasitas sebagai saki ahli.
Kemudian, pihak kepolisian juga memeriksa pegawai KPK yakni Direktur Pelayanan, Pelaporan, dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomi Murtomo dan sejumlah pegawai KPK lainnya.

Baca juga: KPK Siap Berikan Bantuan Hukum untuk Agus Rahardjo yang Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Ini Syaratnya

Terakhir, Ketua KPK, Firli Bahuri juga sudah diperiksa dalam proses penyidikan kasus tersebut yakni pada Selasa (24/10/2023) dan Kamis (16/11/2023).

Di sisi lain, terdapat dua rumah milik Firli Bahuri yang digeledah pihak kepolisian pada 26 Oktober lalu. 

Dua rumah tersebut beralamat di Jalan Kertanegara 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Perum Gardenia Villa Galaxy A2 Nomor 60, Kota Bekasi.