TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Said Madrus mengatakan pemerintah tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) sebagai ekosistem terintegrasi.

Dia menjelaskan bahwa PDN merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah khususnya pada Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik).

“Kumpulan SPBE ini bisa pusat pemerintah maupun daerah. Fasilitas pertama yang sedan dibangun oleh Kominfo itu ada di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lalu menyusul Batam dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” kata Madrus dalam Talkshow Kedaulatan Data Indonesia bersama Kominfo di Ballroom Ruby Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Menurutnya, yang tertera di Perpres itu Pusat Data Nasional (PDN) harus memenuhi kelaikan operasi dari Kominfo. 

Terkait kelaikan dan keamanan, Kominfo sudah berkomunikasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Pembangunan PDN untuk konstruksinya sudah 75 persen kemudian perangkat elektroniknya akan dikirim dari Perancis," kata Madrus.

Adapun target pengoperasian Pusat Data Nasional di Cikarang paling lambat pada awal Oktober 2024.

Di bulan tersebut, diharapkan sudah berjalan sebelum transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke calon presiden terpilih di Oktober 2024.

Pemerintah, imbuh Madrus, menjamin ribuan juta data ini akan aman di tengah isu kebocoran data dan serangan ke pusat data.

“Saat ini pemerintah dari sisi kebijakan regulasi lagi membuat keputusan menteri terkait penyelenggaraan pusat data nasional ini, jadi tata kelolanya seperti apa itu diatur dalam keputusan menteri,” tukasnya.

Selain itu, Kominfo juga terus berkoordinasi dengan BSSN untuk menurunkan Perpres 82 tentang infrastruktur informasi digital. 

“Yang Cikarang ini kita desain itu ada isolated, jadi data itu tersimpan dalam zona khusus yang sangat konfidensial dan itu terisolasi. Kalau terisolasi secara teknis itu hacker atau yang lain nggak bisa masuk,” ujar Madrus.

Sehingga nantinya ada layer berikutnya yang berhadapan ke internet, ke umum, itu ada berbagai macam sistem pengamanan yang akan dipasang.

Madrus menambahkan untuk akses Aparatur Sipil Negara (ASN) nantinya menggunakan jaringan intra pemerintah, intranet.

Sedangkan akses ke dunia usaha itu menggunakan internet reverse proxy.

Baca juga: CEO Tribun Network: Data Adalah Aset dan Kekayaan

“Jadi bukan aplikasi yang sebenarnya, jadi aplikasi proxy ketika ada yang mau nyerang cuma diserang di proxy itu saja,” beber Madrus.

Pusat Data Nasional juga akan mengakomodir semua teknologi yang dibutuhkan untuk seluruh urusan pemerintahan.

Seluruh data strategis ditempatkan di dalam negeri di ekosistem PDN atau dalam kata lain bukan di dalam negeri namun dalam pihak ketiga. (*)