TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik yang berlangsung di Timur Tengah dalam hal ini antara Israel dan Hamas Palestina menjadi perhatian masyarakat global atas ancaman kemanusiaan. 

Perhatian kepada konflik di Timur Tengah itu membuat krisis kemanusian pada lingkup Asia Tenggara menghilang dari radar, salah satunya adalah krisis berkepanjangan pada kaum Rohingya dan dampak kudeta di Myanmar.

Di sisi lain, melemahnya perekonomian dunia pascapandemi Covid-19 semakin menyempitkan ruang pendanaan untuk respons oleh para pelaku kemanusiaan.

Global Humanitarian Overview 2023 menyebutkan sebanyak 339 juta orang akan membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan, di mana 230 juta orang di antaranya memerlukan secara mendesak.

Sementara itu, risiko dan peristiwa bencana, kejadian cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, serta kegagalan teknologi dan industri terus terjadi.

Ketika ini terjadi dan berimpitan dengan konteks konflik dan defisit serta kegagalan pembangunan, maka ini menjadi ujian baru bagi para penyintas kemanusiaan. 

Hal ini membuat hubungan kerja antara pemerintah, para pelaku kemanusiaan, mitra, serta parapihak dan komunitas penyintas sendiri juga mengalami perubahan yang dramatik. 

Pencarian format yang optimal terus dilakukan di semua tataran baik global, regional Asia dan ASEAN, di Indonesia dan pada tataran lokal.

Menanggapi berbagai persoalan kemanusiaan yang terus berkembang, Human Initiative menyelenggarakan Kongres Kemanusiaan Indonesia bertepatan dengan milad ke-24, di Hotel Millennium Sirih Jakarta, Kamis (14/12/2024). 

Kongres Kemanusiaan Indonesia II (KKI II) yang diinisiasi bersama Dewan Pakar, Kemenko PMK, Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia, dan Humanitarian Forum Indonesia, hadir sebagai forum diskusi dalam upaya menjawab tantangan kemanusiaan.

"Kami bersyukur masih dipercaya untuk menjadi penyelenggara forum diskusi dan tukar gagasan ini. Melanjutkan agenda dari Kongres Kemanusiaan Indonesia yang pertama pada 2021 silam, sekaligus memperingati milad Human Initiative ke-24, kali ini kami berfokus pada pesan kesetaraan dalam kemitraan," ujar Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati.

Kongres bertema 'Kemitraan yang Berkesetaraan pada Tata Kelola Kemanusiaan Baru Berdasarkan SDGs' ini membahas soal topik dalam tatanan nasional dan global. 

Adapun topik yang diangkat dalam forum ini di antaranya yaitu, Prinsip Metode Agenda Kemanusiaan dan Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia, Penguatan Platform Koordinasi & Kemitraan dalam Menguatkan Peran Aktor Kemanusiaan Lokal.

Kemudian, Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia untuk Kemanusiaan Dunia, Penguatan Platform Koordinasi dan Kemitraan dalam Mendukung Respons Kemanusiaan Global, dan Penguatan Sumber Daya Pendanaan Kemanusiaan Berkelanjutan dalam Menguatkan Respons Kemanusiaan.  

"Keberagaman Indonesia bukan lagi hanya keberagaman budaya dan suku bangsa namun juga risiko bencana dan krisis yang kita hadapi sangat beragam. Oleh karena itu, membangun sistem respon kemanusiaan yang lebih mumpuni menjadi hal yang sangat penting," kata Dewan Pakar KKI II Puji Pujiono.

Hadir berbagai lembaga filantropi yang aktif bergerak dalam sektor kemanusiaan, unsur pemerintahan, sektor privat, akademisi, praktisi, lembaga PBB, hingga media massa.

Baca juga: Akademisi dan Peneliti Bakal Kumpul di AICIS 2024, Bahas Peran Agama dalam Krisis Kemanusiaan Global

Tidak hanya itu, Human Initiative sebagai penyelenggara juga mendatangkan unsur penerima manfaat program kemanusiaan filantropi, Kemenko PMK, Humanitarian Forum Indonesia, AP-KI, dan SEAHUM. 

Pada kesempatan yang sama, Human Initiative turut merilis buku bertajuk ‘Mengukir Senyum Dunia: Jejak Langkah Diplomasi Kemanusiaan Memartabatkan Insan yang Membutuhkan’ sebagai langkah mengkompilasi aktivitas kemanusiaan. 

Buku ini mengabadikan perjalanan Human Initiative, merangkum aksi kemanusiaan dalam merespons berbagai isu kemanusiaan khususnya di 12 negara di dunia.