Menteri Kesehatan Ungkap Kedaulatan Kesehatan Jadi Salah Satu Perintah Utama Presiden Jokowi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap bahwa kedaulatan kesehatan adalah satu dari tiga perintah utama yang diberikan Presiden Jokowi.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap bahwa kedaulatan kesehatan adalah satu dari tiga perintah utama yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Perintah tersebut dituangkan oleh kementerian melalui enam pilar transformasi kesehatan.
Budi menjelaskan puncak dari transformasi tersebut adalah seluruh masyarakat Indonesia mempunyai akses kesehatan yang berkualitas dan murah, masyarakat tak lagi berobat ke luar negeri.
Selain itu kesejahteraan dokter juga diperhatikan, fundamental pembiayaan kesehatan yang kuat, hingga mandiri soal alat kesehatan termasuk yang berteknologi tinggi.
Hal ini disampaikan Budi dalam diskusi di Media Center Indonesia Maju, Kamis (14/12/2023).
"Jadi perintah Pak Presiden saat itu lakukan transformasi kesehatan besar-besaran, karena kita terbukti tidak siap menghadapi pandemik (COVID-19) sebesar ini. Dan itu juga perintah undang-undang yang mengatakan negara wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalau nanti berobat masih ke Malaysia atau Singapura, itu artinya kita nggak berdaulat," ungkap Budi.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama Bio Farma Group, Soleh Udin Al-Ayubi meyakini Indonesia bisa mencapai kedaulatan kesehatan dalam 10 tahun ke depan jika pemerintah serius untuk mempersiapkannya.
Kendati demikian, Soleh menegaskan bahwa kedaulatan kesehatan bukan berarti Indonesia mampu mengatasi semua penyakit tanpa dukungan pihak lain.
Namun kedaulatan kesehatan bermakna Indinesia lebih siap menghadapi berbagai penyakit. Kesiapannya baik dari segi infrastruktur, tenaga kesehatan, hingga obat-obatan dan vaksinnya.
"Ketahanan kesehatan nasional memang PR kita sebagai bangsa. Kalau memang pemerintah serius mempersiapkan itu, mestinya 5-10 tahun (ke depan) kita bisa pegang. Tapi butuh konsistensi dan keterlibatan semua pihak," kata Soleh.
Optimisme Soleh ini berangkat dari Indonesia yang memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma yang sudah diakui dunia.
Bahkan telah ada beberapa torehan di tingkat dunia, seperti menyediakan 76 persen kebutuhan vaksin polio global. Produk yang telah dipakai oleh hampir 700 juta orang di dunia setiap tahunnya.
Perihal kebutuhan dalam negeri, Bio Farma dapat memproduksi 8 dari 14 vaksin yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
Dari 35 bahan baku obat yang menjadi prioritas utama, BUMN ini sudah bisa mengembangkan 17 bahan baku dan sedang mempersiapkan yang ke-18.
Baca juga: Menkominfo Budi Arie Enggan Berkomentar Banyak Soal Media Center Buatan Bahlil
Dari 11 ribu obat yang beredar di tanah air, Bio Farma mampu menyediakan sebanyak 1.061 obat atau sekitar 10 persen.
"Walaupun PR kita masih banyak sekali, tapi kita harus bangga dengan pencapaian Bio Farma. Kami sebagai BUMN akan menggunakan seluruh kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di saat yang sama, kami berperan secara global," ungkap Soleh.