Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bentuk komitmen Indonesia memerangi isu lingkungan dan perubahan iklim, Nationally Determined Contribution (NDC), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) meluncurkan Program Catalytic Funding dan Program Incentivizing Mitigation Outcomes

Program yang melibatkan United Nations Development Programme (UNDP) dimaksudkan untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan (SDGs), mengakselerasi skala dampak
yang dicapai oleh keseluruhan bisnis yang dilakukan startup di bawah Indonesia Impact Fund dan mendukung ekosistem penetapan harga karbon di Indonesia.

Acara peluncuran berlangsung di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Resident Representative UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura serta Ueda Hajime, Minister Economic Affairs, Kedutaan Besar Jepang untuk Republik Indonesia.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto mengatakan, untuk mewujudkan SDGs dan Net Zero diperlukan pendekatan partisipatif dari segala sektor baik pemerintah dan swasta.

"Selama ini, aktivitas bisnis sering dianggap hanya mengejar pertumbuhan namun kurang memikirkan dampak lingkungan dan sosial sehingga muncul kerangka Environmental, Social dan Governance (ESG)," katanya, Minggu (17/12/2023).

Dikatakannya, program Catalytic Fund ini merupakan langkah awal komitmen BPDLH dalam percepatan target pembangunan berkelanjutan serta melibatkan pelaku ekosistem terkait seperti startup dalam menerapkan praktik terbaik dan inisiatif investasi berdampak dengan pendekatan inovatif dalam mendorong ESG melalui kemitraan publik-swasta.

"Program Catalytic Funding bertujuan meningkatkan dan mempercepat kontribusi dampak investasi BPDLH dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan," kata Joko.

Program ini melibatkan startup yang didukung oleh portofolio IIIF, untuk menerapkan solusi dampak manfaat berskala besar dengan memperluas aktivitas bisnis mereka ke wilayah berisiko tinggi, wilayah yang kurang terlayani atau kelompok populasi rentan.

"Termasuk masyarakat area pesisir dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
UNDP sendiri berperan aktif sebagai mitra strategis BPDLH melalui pendanaan dan bantuan teknis terhadap pengukuran dan pengelolaan dampak secara berkelanjutan," katanya.

Ia menyebutkan salah satu peluang untuk mengarusutamakan ESG dalam pembangunan di Indonesia adalah dengan penerapan blended finance yang akan mengakomodir keterlibatan industri jasa keuangan, swasta dan filantropis dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Implementasi efektif dari pendanaan berkelanjutan, kata dia memerlukan keterlibatan dan kerja sama aktif dengan berbagai pihak termasuk sektor keuangan, sektor swasta, filantropi, dan lembaga multilateral.

Dalam kesempatan yang sama BPDLH dan UNDP juga meluncurkan program Incentivizing Mitigation Outcomes sebagai langkah akselerasi para pelaku usaha di Indonesia dalam mengimplementasikan aksi mitigasi perubahan iklim.

Melalui program Incentivizing Mitigation Outcomes, BPDLH didukung penuh UNDP menyiapkan dua modalitas dalam memberikan insentif yaitu bagi pengelola aksi mitigasi yang sudah menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dan tervalidasi oleh Lembaga Validasi dan Verifikasi, dan bagi pemilik Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) Gas Rumah Kaca (GRK) untuk berpartisipasi dalam Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) sebagai bentuk kontribusi pencapaian target ENDC Indonesia.