TRIBUNNEWS.COM - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus konsisten dalam pengarusutamakan nilai-nilai Pancasila bagi Kementerian Lembaga Negara dan masyarakat lainnya.

Pembumian nilai Pancasila yang dilakukan BPIP melalui berbagai kegiatan dan program dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan," ujar Kepala BPIP Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D saat membuka acara Refleksi Akhir Tahun 2023 BPIP di Jakarta, Senin, (18/12).

Lebih dari itu, BPIP selalu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik.

"Sepanjang Tahun 2023, tentunya BPIP telah melewati berbagai macam tantangan. Ada yang tersimpan sebagai motivasi, dan ada pula yang menjadi pembelajaran," ujarnya.

Baca juga: Wakil Kepala BPIP: Pancasila sebagai Pilar Perumusan Regulasi dalam Organisasi Masyarakat

Beberapa program dan kegiatan prioritas BPIP diantaranya BPIP bersama Kementerian Kemendikbudristek telah resmi meluncurkan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila pada tanggal 28 Agustus 2023.

"Ini merupakan tindak lanjut dari PP 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan pemberlakuan Mata Ajar Pancasila sebagai mata ajar wajib dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi," paparnya.

Sejalan dengan adanya mata ajar wajib Pendidikan Pancasila, kami semakin masif menyiapkan tenaga
pendidik, pengajar, dan penceramahPancasila yang andal dan berkompeten.

"Kami telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila dengan terencana, sistematis, dan terpadu," ucapnya.

"Kami juga memiliki Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP; Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP; dan kami tengah menyiapkan Cetak Biru Sistem Diklat PIP," sambungnya.

Guna mengembalikan mata ajar Pancasila yang hilang selama 20 tahun dengan dihapuskannya mata ajar Pancasila dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Kita ingin kembalikan ideologi Pancasila seperti tahun 1978 lalu dengan adanya P4, tapi pendekatan yang akan kami lakukan berbeda.

Salah satu inovasi keterbukaan informasi publik yang sudah dijalankan pada tahun 2023 adalah sistem informasi perekrutan dan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di seluruh Indonesia melalui laman www.paskibraka.bpip.go.id.

Adanya sistem informasi ini, memberikan akses yang lebih luas dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa dalam perekrutan dan proses seleksi Paskibraka karena dapat diakses oleh seluruh peserta dan diumumkan melalui website.

"Pembentukan Paskibraka tidak hanya disiapkan sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, sehingga diharapkan Paskibraka siap menjadi calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila," paparnya.