Fakta Bupati Labuhanbatu Terjaring OTT KPK: Erik Adtrada Ritonga Diduga Terima Suap, Respons NasDem
Berikut fakta-fakta terkait OTT KPK di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, yang menyeret nama Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Kamis (11/1/2024). Kali ini OTT dilakukan di Labuhanbatu, Sumatra Utara.
Dalam OTT tersebut, KPK menangkap sejumlah pejabat di Kabupaten Labuhanbatu, termasuk Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga.
Erik Adtrada Ritonga bersama pejabat Pemkab Labuhanbatu lainnya pun diamankan KPK di Medan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Sumut.
Berikut fakta-fakta terkait OTT KPK di Kabupaten Labuhanbatu yang telah dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber.
Bupati Labuhanbatu Ditangkap Terkait Dugaan Penerimaan Suap
Kabar penangkapan Erik Adtrada Ritonga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.
Ghufron menyebut OTT terhadap Bupati Labuhanbatu ini diduga terkait kasus suap-menyuap.
"KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah kabupaten Labuhanbatu terhadap terduga penyelenggara negara yg diduga menerima pemberian hadiah atau suap," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Kamis.
Ghufron mengatakan, tim penindakan KPK juga mengamankan barang bukti uang dan lainnya dalam giat OTT dimaksud.
Namun, Ghufron masih enggan mengungkapkan nominalnya.
Saat ini, para pihak yang tertangkap OTT sedang menjalani pemeriksaan.
"Saat ini kami telah mengamankan beberapa pihak, sejumlah uang dan barang bukti lainnya."
Baca juga: Profil Erik Adtrada Ritonga, Bupati Labuhanbatu Kena OTT KPK Dugaan Terima Suap
"Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman, setelah selesai selanjutnya kami update," kata Ghufron.
Pihak Swasta Ikut Terjaring
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan selain pejabat negara, pihak swasta juga turut diamankan.
"Benar. KPK telah lakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatra Utara terkait dugaan korupsi penyuapan."