Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Baru Dilantik, Tiga Anggota MKMK Punya PR 6 Laporan Pelanggaran Etik, Gas Periksa Pelapor

Mantan hakim konstitusi itu memastikan pemanggilan Para Pelapor akan dilakukan MKMK secepatnya.

Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Baru Dilantik, Tiga Anggota MKMK Punya PR 6 Laporan Pelanggaran Etik, Gas Periksa Pelapor
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna bersama Anggota MKMK Yuliandri dan Ridwan Mansyur di Gedung MK, Jakarta pada Senin (8/1/2024). 

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memanggil Para Pelapor laporan dugaan pelanggaran etik hakim.

Adapun masih ada sisa enam laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi yang belum ditangani sepeninggalan MKMK adhoc masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie.

"Intinya kami akan panggil dulu Para Pelapor itu," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (12/1/2024).

Palguna mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengatur jadwal yang tepat untuk mengonfirmasi kembali Para Pelapor mengenai laporan yang mereka ajukan.

Mantan hakim konstitusi itu memastikan pemanggilan Para Pelapor akan dilakukan MKMK secepatnya.

"Kami sedang menata jadwal sekarang, kapan sebaiknya (pemanggilan Para Pelapor). Tapi kami usahakan tidak lewat dari pertengahan bulan ini (Januari 2024)," ungkapnya.

Baca juga: Mantan Suami Olla Ramlan Diperiksa KPK, Ada Kaitan Kasus Korupsi di Pertamina

Berita Rekomendasi

Keenam laporan tersebut di antaranya, yakni 4 laporan ditujukan untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman dan 1 laporan untuk Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam.

Kemudian ada 1 laporan lain yang ditujukan kepada empat hakim sekaligus, yakni Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams.

Meski demikian, Palguna mengungkapkan, ia bersama para anggota MKMK lainnya perlu mendiskusikan soal prosedur penanganan sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik hakim tersebut.

Sebab, ia menjelaskan, keenam laporan tersebut ada sebelum MKMK permanen dilantik.

"Karena mandat yang diberikan kepada kami (MKMK) itu kan mulai berlaku sejak dilantik kedepan. Jadi mulai 8 Januari (2023) sampai kedepannya. Tetapi laporannya ini sudah ada sejak sebelumnya," kata Palguna.

"Apakah kita punya kewenangan berlaku surut atau enggak, itu kan yang jadi soal. Nah itu yang sedang akan kami bicarakan dengan anggota dewan etik (MKMK) lainnya."

Baca juga: Respons Istana, Puan Maharani, Pimpinan MPR, Mahfud MD, hingga Pengamat soal Isu Pemakzulan Jokowi

Lebih lanjut, Ketua MKMK itu menyebut, pihaknya akan mulai membahas status laporan-laporan itu, pada pekan depan.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas