Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk dapat berkontribusi dalam upaya global pengendalian perubahan iklim, dengan tetap menjaga kepentingan bangsa Indonesia. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebut, kerja sama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus menguatkan aksi nyata, dalam penanganan perubahan iklim dan pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) pun membuahkan berbagai capaian.

Selain itu tentunya didukung dengan data dan informasi yang akurat, transparan dan kredibel.

Data terkait dengan tingkat pengurangan emisi GRK misalnya, dapat dilaporkan bahwa dari hasil perhitungan inventarisasi GRK nasional menunjukkan tingkat emisi GRK di tahun 2022 sebesar 1.220 Mton CO2e yang diperoleh dari masing-masing kategori/sektor.

Demikian juga untuk keberhasilan di sektor lain seperti FOLU (Forestry and Other Land Use). 

Dengan memperhatikan hasil permantauan perubahan tutupan hutan dari tahun 2020 dan 2021, dapat dilihat bahwa Angka Deforestasi Netto Indonesia tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 8,4 persen.

Menteri Siti menjelaskan hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan.

Sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman.

“Sebagai gambaran umum, data deforestasi mulai periode tahun 1996-2000 hingga periode tahun pemantauan 2020-2021 menunjukkan bahwa deforestasi berhasil diturunkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir yaitu pada angka 0,11 juta ha. Kemudian, data tahun 2022 menunjukkan angka deforestasi yang lebih menurun lagi hingga 104 ribu hektar dan di tahun 2023 juga lebih menurun lagi," kata Menteri Siti dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024).

Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023 berhasil ditekan lebih kecil dibandingkan tahun 2019 dengan pengaruh El Nino yang hampir sama, bahkan kondisi 2023 lebih kering. 

Kondisi ini diantisipasi melalui berbagai upaya pencegahan karhutla sejak awal tahun dan secara konsisten dilakukan berbagai upaya untuk mencegah karhutla, mulai dari monitoring hotspot, penetapan kebijakan, aksi-aksi di lapangan baik aksi pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum.

“Hal ini dapat menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif. Keberhasilan ini dicapai melalui keterpaduan dan kolaborasi para pihak dalam pengendalian karhutla,” ujar dia.

Menteri Siti melanjutkan, Indonesia juga berhasil memitigasi dampak El Nino. 

Sehingga jumlah hotspot dan luas karhutla tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Luas karhutla pada tahun 2023 adalah 1.161.192 ha, sedangkan luas karhutla pada tahun 2019 adalah 1.649.258 ha. 

Selain itu, sektor energi memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui proses transisi energi, khususnya pengembangan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. 

Berdasarkan data dari Direktorat. Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE), Rencana Pengembangan PLT Berbasis EBT pada Green RUPTL PLN 2021 - 2030 dengan mengacu Green RUPTL, pengembangan EBT akan menghasilkan total investasi sekitar USD 55,18 Miliar, membuka 281.566 lapangan kerja baru dan mengurangi emisi GRK sebesar 89 juta ton CO2e.

Menteri Siti mengatakan kinerja pengurangan emisi GRK Indonesia melalui REDD+ telah mendapatkan rekognisi internasional yang diwujudkan melalui pembayaran berbasis kinerja / Result-Based Payment (RBP).  

Pada saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang menerima RBP paling besar, dengan total komitmen RBP sebesar USD 439,8 Juta, dimana dari total komitmen tersebut Indonesia telah menerima pembayaran sebesar USD 279,8 Juta.  

“Keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan REDD+ dan menerima RBP telah direkognisi oleh UNFCCC dan menjadi contoh baik implementasi skema REDD+,” ujar dia.

Menteri Siti mengungkapkan berbagai keberhasilan di atas, tidak terlepas dari peran penting masyarakat yang secara partisipatif telah melakukan aksi iklim baik adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. 

Pada tahun 2023, ProKlim telah bertransformasi (rekonseptualisasi) menjadi Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim).

“Dengan konsep yang baru diharapkan ProKlim dapat menjangkau kelompok yang lebih luas dan membuka peluang seluruh pihak untuk memberikan konstribusi lebih luas, seperti: komunitas sekolah, komunitas kampus, komunitas pesantren, komunitas penggiat lingkungan, dan komunitas lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Minta Menterinya Waspadai Perubahan Iklim dan Ketidakpastian Ekonomi Global

Keberhasilan negosiasi di tingkat global pun berperan penting bagi kemajuan aksi perubahan iklim Indonesia. 

Melalui diplomasi dan negosiasi, Indonesia memperjuangkan upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat global. 

Partisipasi dan diplomasi Indonesia, melalui aksi nyata (leading by example) telah memberikan warna dan mempengaruhi hasil berbagai negosiasi isu perubahan iklim. 

"Lebih lanjut, aksi-aksi nyata yang telah dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim sebelum aksi tersebut menjadi komitmen atau keputusan di tingkat global," pungkas dia.