Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Laboratorium Antikorupsi Adnan Topan Husodo mempertanyakan hubungan terakhir antara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI) setelah hal tersebut memuculkan polemik di masyarakat beberapa waktu lalu.

Mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut mengatakan konflik kepentingan dalam skema-skema kerja di dalam Kementerian Pertahanan telanjang.

Terutama, kata dia, ketika Menhan lewat surat pada November 2020 menunjuk PT TMI.

Menurutnya, hal tersebut adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan bagaimana sebuah negara dikelola tanpa sebuah sistem antikorupsi yang kuat.

Adnan mengatakan dalam surat itu Prabowo sebagai Menteri Pertahanan menjelaskan di dalam suratnya telah membuat beberapa perusahaan yang dikendalikan langsung oleh dirinya melalui beberapa yayasan termasuk PT TMI.

PT TMI, kata dia, ditetapkan sebagai pihak yang akan mengurus berbagai hal termasuk pengadaan alutsista.

Baca juga: Kritisi Anggaran Alutsista Naik, PDIP Ungkit PT TMI Diisi Kroni-kroni Prabowo

Padahal, kata dia, PT TMI adalah perusahaan swasta nasional.

Dalam visi misi-nya PT tersebut masih menyatakan salah satunya adalah untuk mengeksekusi kebijakan dan program terkait Kementerian Pertahanan RI untuk memgembangkan kemandirian alutsista.

Ia lantas mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah perusahaan swasta ditunjuk oleh Menhan untuk mengurus proyek alutsista di Kementerian Pertahanan.

PT TMI, kata Adnan, adalah simpul utama untuk seluruh alutsista yang dibeli oleh Menteri Pertahanan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik bertajuk Mengukur Kinerja Menteri Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga Dalam Pengadaan Alutsista PT TMI, Hingga Kepemilikan Lahan di Sadjoe Cafe & Resto Tebet Jakarta Selatan pada Senin (15/1/2024).

"Kalau kita coba websitenya PT TMI hari ini, di situ masih ada, masih jelas eksistensinya, meskipun sudah diributkan, masih jalan," kata dia.

"Dan kita nggak tahu bagaimana hubungan terakhir antara Prabowo dengan PT TMI ini. Setelah dikritisi berbagai pihak, apakah diputus oke skemanya berubah, atau tetap berjalan sesuai dengan skema dalam surat yang pernah terbit pada saat itu?" sambung dia.

Ia juga menyoroti sejumlah hal pokok yang perlu menjadi catatan.

Pertama, kata dia, soal transparansi pengadaan alutsista di Indonesia itu buruk sekali karena tidak banyak informasi yang bisa diperoleh.

Kesulitan itu, kata dia, termasuk ketika ingin melacak skema pinjaman luar negeri (loan) Kemenhan untuk pengadaan alutsista yang semestinya tercatat dan terpublikasikan oleh Bappenas Republik Indonesia.

Padahal Bappennas, kata dia, adalah institusi yang didesain untuk merencanakan strategi pembangunan termasuk apa-apa saja yang mau dilakukan oleh Kementerian dan Lembga hingga Pemda.

Seluruh pinjaman luar negeri Kemenhan yang ada di dalam data Bappenas hanya menyangkut soal pengadaan alat-alat kesehatan untuk rumah sakit mulai dari 2021, 2022, hingga 2023.

"Oleh karena tertutup, rumit, anggarannya besar, tidak jelas ini siapa yang bermain, begitu juga dengan standar etik seorang pejabat publik dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan yang mengeluarkan surat resmi yang menujuk PT TMI sebagai pihak yang akan mengurus semua pengadaan alutsista," kata dia.

"jelas bahwa potensi kongkalinkong antara pejabat publik dengan sektor swasta serta elit politik di luar pemerintah dalam mengontrol pengadaan alutsista menjadi sangat tinggi," sambung dia.

Adnan menjelaskan juga menyebut elit politik di luar pemerintahan dalam hal itu karena Menteri Pertahanan saat ini pada saat yang sama adalah Ketua Umum Partai Politik.

Hal tersebut, kata dia, hanya terjadi Indonesia di mana Menteri juga aktif sebagai Ketua Umum Partai.

Posisi tersebut, kata dia, melahirkan konflik kepentingan.

Dengan demikian, kata dia, dalam keadaan tersebut terdapat konflik kepentingan yakni konflik kepentingan Prabowo dalam posisinya sebagi Ketum Partai dan konflik kepentingan dia dalam urusannya dengan penunjukkan pihak swasta.

"Oleh karena itu potensi suap menyuap dan korupsi juga menjadi sangat tinggi," kata dia.

Penjelasan Kemhan

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menjabat saat itu yakni Mayjen TNI Rodon Pedrason pernah memberikan penjelasan terkait polemik menyangkut PT TMI.

Pada pertengahan tahun 2021, ia menegaskan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bukanlah perusahaan yang diberi wewenang untuk mengajukan tender Alutsista.

Rodon menyampaikan hal itu untuk menjawab rumor yang menyebut PT TMI sebagai pemborong dalam proses pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) dalam rencana modernisasi Alutsista 25 tahun ke depan.

Rodon juga membantah PT tersebut dibuat oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan PT tersebut dibentuk oleh sebuah yayasan di bawah Kemhan dan dilibatkan dalam rencana modernisasi alutsista tersebut.

Namun demikian, Rodon tidak membantah bahwa Prabowo menunjuk sejumlah kenalannya untuk mengawaki perusahaan tersebut.

Menurutnya, hal tersebut wajar karena Prabowo sebagai pimpinan menunjuk orang-orang yang ia yakini integritasnya untuk mengawaki perusahaan itu.

Hal tersebut disampaikan Rodon dalam diskusi daring bertajuk Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan di kanal Youtube Tempodotco pada Senin (7/6/2021).

"Bukan PT yang diberi wewenang untuk ikut tender, PT yang ikut membelikan barang-barang, tidak," kata dia.

Dia menjelaskan perusahaan tersebut merupakan instansi yang fungsinya memberikan saran dan pertimbangan terkait rencana modernisasi alutsista 25 tahun ke depan yang saat ini tengah digodok pemerintah.

Perusahaan tersebut, kata dia, diawaki oleh insinyur-insinyur dan mantan jenderal TNI.

Mereka, menurutnya, merupakan orang-orang yang memahami soal teknologi, kebutuhan pertahanan, maupun strategi pertahanan.

"Yang diminta di situ adalah orang-orang yang dimintai pertimbangannya, sarannya, terkait jenis senjata, negara yang bisa memberikan pinjaman, terkait negara mana yang bisa secara politis mampu mendukung figur Indonesia di dunia internasional," kata dia.

Penjelasan Prabowo Kepada Komisi I

Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo pernah menjelaskan alasan dijadikannya kader Partai Gerindra menduduki jabatan tinggi di PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Rabu (2/6/2021).

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan dalam rapat tersebut Prabowo menjelaskan keberadaan koleganya di Gerindra yang menjabat komisaris di PT TMI hanya kebetulan.

Prabowo mengatakan, para kader Gerindra menjabat sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang pensiunan militer dan pakar.

Effendi mengatakan, Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR tersebut juga menjelaskan peran PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bukanlah broker (makelar) dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI senilai Rp1.760 triliun.

"Beliau menjelaskan terkait PT TMI, disebutkannya dibentuk hanya untuk membantu Kemhan melakukan studi. Namun informasi yang berkembang PT TMI bertindak sebagai broker namun Menhan menjamin tidak akan terjadi," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (2/6/2021).