Respons KSAD Maruli Simanjuntak soal Dugaan Aparat Bekingi Tambang Ilegal: Aparat yang Mana?
Menurut Maruli saat ini aparat khususnya di TNI AD tidak seberani dahulu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Muhammad Zulfikar
Bedanya, salinan dokumen yang beredar hari ini terdiri dari empat halaman.
Dokumen yang beredar tersebut tampak lebih utuh dan lengkap dibandingkan dengan yang sebelumnya.
Pada poin f di halaman kedua dan ketiga salinan dokumen menyebut nama Widia sebagai orang kepercayaan Kasum TNI dan Danramil Sebulu Kapten Lexi.
Berikut kutipannya:
"Di wilayah Polres Kutai Kartanegara Polda Kaltim khususnya di Polsek Sebulu dan Polsek Samboja ditemukan penambangan batubara ilegal namun tidak dilakukan penindakan dikarenakan adanya aliran dana koordinasi dari pengelola tambang batubara ilegal kepada pihak polsek. AKP AGUS KURNIADI, saat menjabat Kapolsek Sebulu pernah menerima uang koordinasi bulanan dari Kapten LEXI Danramil Sebulu sekitar Rp. 3.000.000,- s.d. Rp.5.000.000,- serta Rp.11.000.000,- untuk acara pisah sambut Kapolsek. IPDA TRIKO ARDIANSYAH, S.E. Kanit Reskrim Polsek Sebulu pernah menerima uang koordinasi dari Kapten LEXI sebanyak 7 kali, total sebesar Rp.28.000.000,- (berasal dari Sdri. WIDIA orang kepercayaan Kasum TNI) serta dari Ormas Ramaung sebesar Rp.4.000.000,- s.d. Rp.8.000.000, per bulan, uang tersebut dikompulir oleh Sdri. WILA ASTRIANA (PHL Polsek) dan didistribusikan kepada anggota Polsek Sebulu sebesar Rp.500.000,- s.d. Rp. 2.000.000,- setiap dua minggu sekali," tulis dokumen tersebut.
Saat itu, Tribunnews.com masih mencoba mengkonfirmasi kebenaran salinan dokumen tersebut kepada Mabes Polri.
Sementara itu, Panglima TNI saat itu Jenderal Andika Perkasa merespons salinan dokumen baru beredar yang menyebut orang kepercayaan Kasum TNI dan Danramil Sebulu Kapten Lexi tersebut.
Ia mengatakan akan menelusuri info tambahan tersebut.
"Terima kasih infonya. Saya akan telusuri info tambahan ini," kata Andika ketika dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (17/11/2022).
Andika juga mengerahkan Tim Hukum TNI untuk mencari bukti terkait dokumen beredar yang menyebut adanya unsur TNI yang melakukan intervensi agar tambang ilegal di Kalimantan Timur tidak ditindak.
Andika mengatakan Tim Hukum TNI masih terus mengumpulkan bukti-bukti permulaan dari instansi terkait.
"Tim Hukum TNI masih terus mengumpulkan bukti-bukti permulaan dari instansi terkait," kata Andika saat dihubungi Tribunnews.com pada Sabtu (12/11/2022).
Sekira satu bulan setelah itu, Andika purnatugas dari dinas militer.
