Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengungkapkan visi partai untuk pembangunan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja.

Hal itu disampaikannya saat meyapa buruh dan warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu, (24/1/2024).

Said Iqbal menekankan bahwa dengan jika lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen, Partai Buruh bertekad menambahkan sekitar 2,5 juta lapangan pekerjaan setiap tahunnya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan melampaui 6 persen.

"Penciptaan lapangan kerja ini akan berbasis pada prinsip pasar sosial atau 'social market economy', yang tidak hanya fokus pada pasar uang dan barang, tetapi juga pada pengelolaan anggaran dana dari jaminan sosial," kata Said.

Pasar sosial, seperti yang dijabarkan oleh Said Iqbal, akan melibatkan anggaran dana dari berbagai program jaminan sosial, termasuk jaminan pensiun, hari tua, kesehatan, perumahan, dan pengangguran, serta penekanan pada upah yang layak.

Dia memperkirakan dua sumber dana dari pasar sosial ini dapat mengumpulkan sekitar Rp 2.000 triliun dalam jangka waktu 5 tahun.

Lebih lanjut, Said Iqbal menjelaskan bahwa kombinasi dana jaminan sosial ini dengan APBN dan APBD yang ada saat ini akan mampu menciptakan 2,5 juta lapangan kerja baru per tahun, asalkan iuran jaminan pensiun dikelola dengan baik.

Dalam hal ini, Said Iqbal juga menyoroti perbedaan pendekatan Partai Buruh dalam penciptaan lapangan kerja dibandingkan dengan partai lain, dengan fokus pada ekonomi pasar sosial.

Selain itu, Partai Buruh juga menekankan pentingnya peningkatan perlindungan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Dalam upayanya memastikan hak-hak TKI terlindungi, Partai Buruh mengusulkan serangkaian langkah strategis.

"Perlindungan terhadap TKI harus nyata, bukan hanya sekedar basa-basi," ucap Said Iqbal

"Kami menuntut bahwa upah minimum bagi TKI harus sesuai dengan standar negara tempat mereka bekerja, bukan berdasarkan perjanjian bilateral antarnegara yang sering kali merugikan para pekerja kita," imbuhnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal menekankan pentingnya program jaminan sosial bagi TKI yang setidaknya setara dengan standar di negara tujuan.

Termasuk, pihaknya tidak akan mentolerir adanya penyiksaan atau perlakuan tidak adil terhadap TKI.

"Untuk itu, Partai Buruh akan mendirikan Lembaga Advokasi TKI di berbagai negara, yang akan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memastikan hak-hak TKI dilindungi," pungkas dia.