TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar membagikan bantuan sosial (bansos) saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sontak, aksi Presiden Jokowi itu mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Terlebih, dalam pembagian bansos, Presiden Jokowi tak melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Kritik itu datang dari calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres), partai politik hingga politikus lainnya.

Seperti diketahui, Jokowi membagikan bansos berupa beras hingga modal usaha di beberapa wilayah Indonesia.

Termasuk di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah.

Presiden Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang.

Selain itu, Jokowi membagikan bansos saat kunjungan di gudang Bulog di Kelurahan Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman pada 29 Januari 2024.

Tampak Jokowi didampingi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarata, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kedatangan Kepala Negara tersebut, selain membagikan bantuan pangan beras 10 kg kepada masyarakat juga mengecek ketersediaan stok beras di gudang.

Di kesempatan itu, Jokowi menekankan kepada masyarakat petani agar meningkatkan produktivitas sehingga dapat menekan harga kembali naik.

Sebab, jika produktivitas harga turun seperti tahun lalu akibat dampak El-Nino maka harganya pasti kembali naik karena suplainya untuk kebutuhan tidak cukup.

Kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh negara.

Karena itu, untuk membantu masyarakat yang terdampak perubahan cuaca ini, maka Pemerintah menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat.