VIDEO Saat Jokowi Gencar Bagikan Bansos di Masa Kampanye: Banjir Kritik, Mensos Tak Diajak
aksi Presiden Jokowi itu mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.Terlebih, dalam pembagian bansos, Presiden Jokowi tak melibatkan Menteri Sosial
Editor: Srihandriatmo Malau
"Saya rasa rakyat menginginkan dikembalikan ketatanan yang benar," ucap Anies.
Anies juga memberikan kritik kepada Jokowi soal pemberian bansos, berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu yang dibagikan per bulan, mulai Januari hingga Maret 2024.
Penyaluran akan dilakukan pada Februari 2024 dengan cara dirapel sehingga masyarakat akan mendapatkan bansos tersebut sebesar Rp600 ribu.
Anies mengkritik, akan lebih baik bansos diberikan sesuai waktu yang ditetukan, yakni per bulan bukan dirapel.
Anies tak ingin pembagian bansos ini mengikuti kalender politik, mengingat bulan Februari 2024 adalah pelaksanaan Pilpres 2024.
PDIP
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik Presiden Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Risma dalam penyaluran bantuan sosial ke masyarakat.
Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.
Hasto menduga, Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang mana merupakan partai politik pengusung paslon Pilpres 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai Paslon 02 di Pilpres.
Kritik dari PDIP juga datang dari Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.
Ia menegaskan bantuan yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari negara, bukan dari pribadi pejabat tertentu.
Meski begitu, FX Rudy tidak mempermaslahkan hal ini lantaran menurutnya, pembagian bansos tidak serta merta menentukan pilihan politik masyarakat.
Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menanggapi Presiden Jokowi yang kerap membagikan bansos jelang Pemilu 2024.
