Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

VIDEO Respons Anies Soal Menko PMK Berharap Pilpres 2024 Hanya Satu Putaran

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta lihat saja nanti hasil Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang.

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan berkunjung ke Kabupaten Garut dan Cianjur, Jawa Barat, pada hari ke-69 masa kampanye, Kamis (8/2/2024).

Di Cianjur, Anies merespon pernyataan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy yang berharap Pilpres 2024 berjalan hanya satu putaran.

Anies mempertanyakan harapan Menko PMK tersebut ditujukan untuk paslon mana.

"Beliau bilang yang menang siapa?" kata Anies di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta lihat saja nanti hasil Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang.

"Itu kita lihat nanti (Siapa yang menang)," tegasnya.

Sebelumnya Menko PMK, Muhadjir Effendy memberikan penjelasan terkait dirinya yang mendukung pemilihan presiden (Pilpres) cukup satu putaran.

Berita Rekomendasi

"Bagi saya siapapun pemenangnya silakan aja yang penting satu putaran itu lebih bagus daripada dua kali putaran."

"Menurut saya itu," kata Muhadjir di Kantor PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Muhadjir mengaku tidak ada sama sekali niatan untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) manapun.

Dia hanya merujuk dari para tim sukses (timses) ketiga paslon yang sama-sama mendeklarasi untuk menang dalam satu putaran.

"Apa salahnya kalau saya juga ikut mendorong supaya satu putaran saja."

"Jadi enggak ada niat berpihak kepada siapa-siapa sebetulnya itu," ucapnya.

Adapun alasan Muhadjir mendukung satu putaran yakni karena pertimbangan biaya Pemilu yang akan besar nantinya.

"Kita tahu bahwa kalau nanti harus dua kali putaran itu untuk KPU saja pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp17,3 triliun."

"Untuk keamanan sangat tergantung semakin tidak aman semakin tinggi biayanya perkiraan kita bisa sampai Rp40 triliun total untuk jadi keamanan dan lain-lain itu ditambah tadi biaya untuk KPU itu bisa sampai Rp40 triliun. Itu dari sisi keuangan," ucapnya.

Baginya, anggaran sebesar itu bisa dialokasikan ke program lainnya jika pilpres hanya satu putaran.

"Dan nggak ada salahnya karena saya kaitkan dengan masalah bantuan karena pemerintah sedang berinisiatif kalau ada dana cukup, kan bantuan pangan ini cadangan pangan ini akan diperpanjang sampai Juni, sampai Juni."

"Sementara ini sampai Maret nanti akan kita lihat kondisi keuangan pemerintah dan juga kondisi harga-harga bahan pokok terutama beras ini," ucapnya.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas