Dia juga membantah PT tersebut dibuat oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dirinya menjelaskan PT tersebut dibentuk oleh sebuah yayasan di bawah Kemhan dan dilibatkan dalam rencana modernisasi alutsista tersebut.

Namun demikian, dia tak membantah Prabowo menunjuk sejumlah kenalannya untuk mengawaki perusahaan tersebut.

Menurut Rodon, hal tersebut wajar karena Prabowo sebagai pimpinan menunjuk orang-orang yang ia yakini integritasnya untuk mengawaki perusahaan itu.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan di kanal Youtube Tempodotco pada Senin (7/6/2021).

"Bukan PT yang diberi wewenang untuk ikut tender, PT yang ikut membelikan barang-barang, tidak," kata Rodon.

Ia menjelaskan perusahaan itu merupakan instansi yang fungsinya memberikan saran dan pertimbangan terkait rencana modernisasi alutsista 25 tahun ke depan yang saat ini tengah digodok pemerintah.

Perusahaan itu, kata Rodon, diawaki oleh insinyur-insinyur dan mantan jenderal TNI.

Mereka, menurut Rodon, adalah orang-orang yang memahami soal teknologi, kebutuhan pertahanan, maupun strategi pertahanan.

"Yang diminta di situ adalah orang-orang yang dimintai pertimbangannya, sarannya, terkait jenis senjata, negara yang bisa memberikan pinjaman, terkait negara mana yang bisa secara politis mampu mendukung figur Indonesia di dunia internasional," kata Rodon.

Baca juga: Aktivis Antikorupsi Pertanyakan Hubungan Terakhir Menhan Prabowo dengan PT TMI Usai Muncul Polemik

Penjelasan Prabowo Ke Komisi I

Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subiato menjelaskan alasan dijadikannya kader Partai Gerindra menduduki jabatan tinggi di PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) kepada Komisi I DPR dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Rabu (2/6/2021).

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan pada rapat tersebut Prabowo menjelaskan keberadaan koleganya di Gerindra yang menjabat komisaris di PT TMI hanya kebetulan.

Prabowo, kata Effendi, mengatakan para kader Gerindra menjabat sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang pensiunan militer dan pakar.

Effendi mengatakan Prabowo dalam rapat tersebut juga menjelaskan peran PT TMI bukanlah sebagai broker (makelar) dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI senilai Rp1.760 triliun.

"Beliau menjelaskan terkait PT TMI, disebutkannya dibentuk hanya untuk membantu Kemhan melakukan studi. Namun informasi yang berkembang PT TMI bertindak sebagai broker namun Menhan menjamin tidak akan terjadi," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (2/6/2021).