Sedangkan, pemerintah telah memasok beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) ke pasar dan toko ritel selama sepekan.

"Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat dan kami rasa ada beberapa yang memang perlu dikoreksi."

"Karena yang berhak menerima itu, kami akan terus dukung dan support, namun jika yang mampu menerima bantuan tersebut ini yang masalah," ujar Reynaldi saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/2/2024).

Hal tersebutlah yang menjadi alasan agar pemerintah membuka data penerima bansos kepada masyarakat.

Seperti, berapa banyak beras yang digelontorkan untuk bansos dan ada berapa banyak beras yang sudah didistribusi atau disuplai ke pasar-pasar.

"Sebenarnya logika sederhana, jika pemerintah menggelontorkan beras SPHP yang intinya untuk menstabilisasi harga beras tentu di lapangan tidak akan melonjak," terang Reynaldi.

Menurut Reynaldi, di pasar-pasar dan di ritel, harga beras masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Reynaldi kemudian berpendapat, pemberian bansos oleh pemerintah tidak akan menjadi persoalan, apabila penerimanya tepat sasaran.

"Namun jika yang mampu menerima bantuan tersebut ini yang masalah. Maka, kami meminta data itu untuk diberikan kepada publik," tambah Reynaldi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Jokowi Lempar Kaos Hitam dan Jelaskan Alasan Bagi-bagi Beras ke Warga Sejak Jelang Pemilu 2024.

(Tribunnews.com/Rifqah/Dennis Destryawan/Seno Tri) (Wartakotalive.com/Ikhwana Mutuah Mico)