TRIBUNNEWS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) sisa masa jabatan 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

AHY mengisi jabatan Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi Tjahjanto lantaran ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD.

Pelantikan AHY dan Hadi ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan menteri Negara Kabinet Indonesia Maju (KIM) periode 2019-2024 yang diteken Jokowi pada Selasa (20/2/2024).

Usai dilantik, AHY menceritakan kronologi dirinya ditunjuk menjadi menteri Jokowi.

AHY mengaku penunjukan dirinya sebagai Menteri ATR/BPN berlangsung serba mendadak.

Pada Senin (19/2/2024), ia ditelepon Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, dan ditanya keberadaannya.

"Ini serba mendadak, kalau boleh saya sedikit cerita, jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesneg, Pak Pratik."

"Hanya bertanya, 'Apakah ada di Jakarta?'," cerita AHY, Rabu, di Istana Negara.

Lebih lanjut, lewat sambungan telepon itu, AHY diminta datang ke Istana Negara, Selasa pagi, untuk bertemu Jokowi.

AHY mengaku awalnya tidak tahu-menahu apa agenda pertemuan dirinya dengan Jokowi.

Baru saat tiba di Istana Negara dan bertemu Jokowi, AHY diminta untuk bergabung di KIM.

Baca juga: AHY Janji Berikan Kepastian Hukum Tata Ruang dan Pertanahan kepada Investor

"Dan beliau (Pratikno) kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin Selasa jam 08.00," tutur AHY.

"Saya tidak tahu apa agendanya ketika itu, tapi saya datang tentunya. Dan di situlah beliau (Jokowi) meminta saya untuk bergabung di kabinet."

"Lalu, (Jokowi) juga menyampaikan bahwa hari ini (Rabu) dilakukan pelantikan," imbuh dia.

AHY juga mengatakan, bergabungnya dirinya sebagai menteri Jokow menandakan langkah besar bagi Demokrat.

Pasalnya, Demokrat sudah menjadi oposisi pemerintahan Jokowi selama 9 tahun 4 bulan.

"Ini menjadi langkah baru bagi Partai Demokrat untuk bisa berkontribusi di pemerintah, di Kabinet Indonesia Maju," ujar AHY.

Ia lantas mengungkapkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bersyukur pada akhirnya partai berlambang Mercy ini bergabung ke pemerintah.

Lantaran, kata AHY, apa yang diperjuangkan Demokrat akan bisa direalisasikan lewat jalur eksekutif.

"Pak SBT tentu bersyukur, ini jadi momentum Demokrat kembali ke pemerintahan."

"Banyak yang mungkin belum menyadari, Demokrat selama 9 tahun 4 bulan di luar pemerintahan," ujar AHY.

Baca juga: Maksud Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR, Pengamat: Lawan Megawati, Gagalkan Hak Angket Ganjar

"Ini momentum yang bersejarah karena apa yang diperjuangkan bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung ke pemerintahan secara langsung," pungkas dia.

Alasan Jokowi Pilih AHY

Sementara itu, Jokowi membeberkan alasannya memilih AHY untuk mengisi kursi Menteri ATR/BPN.

Menurut Jokowi, pengalaman AHY di dunia militer, politik, dan latar belakang pendidikannya, diyakini bisa membawahi Kementerian ATR/BPN.

"Mas Agus Harimurti Yudhoyono, kita tahu beliau ini Ketua Umum Demokrat, beliau juga alumni Akademi Militer. Juga pendidikan di Anyang University, Harvard University, Webster University."

"Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen, saya kira beliau akan sangat siap," ungkap Jokowi di Istana Negara usai pelantikan, Rabu.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan pesan untuk AHY setelah resmi dilantik menjadi menteri.

Jokowi menyebut, setidaknya ada tiga target yang harus dicapai AHY selama menjabat Menteri ATR/BPN.

"Saya tadi sampaikan tiga hal, pertama berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif, kemudian target untuk HGU karbon trading itu berkaitan dengan PP segera diselesaikan karena banyak yang ingin masuk," urai Jokowi.

"Yang ketiga berkaitan dengan 120 juta PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) harus bisa diselesaikan," tandasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Deni/Sri Juliati/Jayanti Tri Utami)