Saat berdinas di TNI AD, AHY pernah mengemban tugas operasi perdamaian PBB di Libanon tahun 2006.

AHY juga aktif berkontribusi pada transformasi dan modernisasi dalam tubuh TNI.

Ia juga menjadi salah satu pendiri Universitas Pertahanan Indonesia.

Tahun 2015, AHY memimpin salah satu satuan pengamanan Ibu Kota, sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning, di bawah Brigif 1/PIK, Kodam Jaya.

3. Karier AHY di Politik

Setelah berkarier di TNI selama 16 tahun, AHY memilih untuk mengundurkan diri pada 2016.

Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Mayor TNI Inf.

Pengunduran dilakukan setelah AHY mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan berpasangan dengan Sylviana Murni.

Ia bersaing dengan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno dan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidajat.

Pasangan ini diusung oleh koalisi empat partai politik yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Berdasarkan rekapitulasi, AHY-Sylviana Murni mendapatkan 937.955 suara atau sekitar 17,05 persen dan tidak lolos ke putaran kedua.

Ketika Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, ia ditunjuk sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma).

Tugasnya, memimpin upaya pemenangan Partai Demokrat pada Pemilukada 2018 dan Pemilu Legislatif 2019.

Dalam Pileg 2019, Partai Demokrat mampu meraih 10.876.507 suara atau 7,77 persen.

Atas prestasinya, AHY ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat pada Oktober 2019.

Selanjutnya, dia ditunjuk secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada 2020 hingga kini.

4. AHY Pernah Ungkap Kudeta Partai Demokrat

Pada 2021, nama AHY sempat menjadi sorotan setelah mengungkapkan adanya gerakan kudeta atau pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Hal ini diungkapkan AHY dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin (1/2/2021).

AHY mengatakan, gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat

Secara terang-terangan, AHY menyebut, gerakan ini melibatkan lima orang, di mana empat orang ada atau pernah bergabung dengan Partai Demokrat.

Sementara satu orang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY. (*)