Lebih lanjut, Putu juga melihat faktor kampanye Pemilu 2024 juga menjadi potensi pendorong mahalnya harga beras.

Baca juga: Siapkan Kementerian Urusi Makan Siang Gratis, TKN Ungkap Anggaran hingga Kebutuhan Beras dan Susu

“Kampanye pemilu juga saya lihat sebagai potensi driven factor naiknya harga beras. Sudah kondisi jumlah berasnya sedikit di pasar, berasnya diborong oleh para Caleg untuk tujuan kampanye,” ungkapnya.

Belum lagi program Bansos Pemerintah yang juga gencar di masa kampanye Pemilu 2024 ini.

“Ya, kuantitasnya di pasar jadi makin berkurang. Demand-nya tadi tetap tinggi, harganya jadi makin mahal,” tuturnya.

Pemerintah diimbau untuk melakukan impor guna menstabilkan harga beras di Tanah Air.

Impor beras seyogyanyabdapat menjadi langkah jangka pendek saat ini untuk menstabilkan harga beras dan memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Namun tetap harus ada perhitungan jumlah kuantitas beras impor dan jumlah pengeluaran untuk impor beras.

“Jangan karena impor, nanti semakin menekan defisit neraca perdagangan. Upaya ini juga untuk memenuhi kuantitas dan ketersediaan beras dalam negeri menjelang Ramadhan dan Lebaran 2024,” katanya.

Putu pun menyayangkan bahwa kenaikan harga beras terus menjadi permasalahan Pemerintah yang tidak kunjung usai.

Ia menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah, seperti memperkuat kebijakan diversifkasi pangan, memperbaiki sarana dan prasarana pertanian, adaptasi teknologi, serta penelitian dan pengembangan.

“Saya menyayangkan kenaikan harga beras ini terus menjadi PR Pemerintah yang berulang. Padahal, kita punya cukup waktu untuk diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap beras.

Diharapkan agar sebelum berakhirnya masa Pemerintah sekarang, kebijakan diversifikasi pangan dapat diperkuat, tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras, tetapi juga meningkatkan akses dan nilai tambah untuk pangan lokal.

Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki dan juga meng-upgrade sarana dan prasarana pertanian yang ada, serta mengadaptasi dan mengimplementasi teknologi guna meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Pemerintah mesti dapat memberikan bantuan penelitian dan pengembangan untuk dapat menciptakan padi yang lebih resilient terhadap perubahan iklim dan pupuk yang lebih ecofriendly, berkualitas, dan mampu mengusir hama.