Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespons mengenai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berjabatan tangan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko dan AHY berjabatan tangan saat menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Moeldoko Buka-bukaan soal Perbincangan dengan AHY sebelum Sidang Paripurna di Istana

Kamhar mengatakan, perjumpaan Moeldoko dan AHY merupakan konsekuensi logis sebagai sesama pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bertemunya Mas Ketum AHY selaku Menteri ATR/BPN dengan KSP Moeldoko pada sidang kabinet tentu saja menjadi konsekuensi logis," kata Kamhar kepada wartawan, Senin.

Menurutnya, salaman dengan Moeldoko menunjukkan AHY sebagai pribadi yang profesional dan bisa menempatkan diri.

Baca juga: BREAKING NEWS: AHY dan Moeldoko Salaman Sebelum Ikuti Sidang Kabinet Jokowi di Istana Negara

"Momen salaman antara Mas Menteri AHY dengan KSP Moeldoko sebelum sidang kabinet di istana menunjukkan Mas Menteri AHY adalah pribadi yang profesional dan bisa menempatkan diri," ujar Kamhar.

Hanya saja, Kamhar menyebut bahwa pihaknya belum mengetahui apakah Moeldoko menyampaikan permohonan maaf saat bersalaman dengan AHY.

"Kita belum mengetahui apakah KSP Moeldoko saat bertemu Mas Menteri AHY telah menyampaikan permohonan maaf atau seperti apa?" ucapnya.

"Kalau meminta maaf, tentu saja akan dimaafkan sebagaimana pernah disampaikan oleh Mas Ketum AHY atas perilaku KSP Moeldoko dan kaki tangannya ‘forgive but not forgotten’," tutur Kamhar menambahkan.

Sebagaimana diketahui, AHY dan Moeldoko sempat berseteru karena saling mengeklaim kursi kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal itu bermula ketika faksi dari Partai Demokrat mendadak menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Maret 2021.

Baca juga: VIDEO Jokowi Dinilai Bisa Jadi Juru Damai Rekonsiliasi AHY-Moeldoko

Dalam KLB itu, faksi yang dipimpin politikus Jhoni Allen Marbun menggelar pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat.

Hasilnya, forum itu memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah pemungutan suara.

Langkah itu pun dianggap AHY tidak sah serta inkonstitusional. Sebab, AHY telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 secara aklamasi pada Kongres V di JCC Senayan, Jakarta, 14 Maret 2020.