Laporan Wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai pertemuan dan salaman Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Moeldoko sebelum rapat kabinet di Istana Negara bukan indikasi hubungan mereka membaik.

Jamil mengatakan, di dunia politik, pertemuan dan bersalaman sesama pihak yang bermusuhan merupakan hal biasa. 

"Hal itu juga berlaku bagi AHY dan Moeldoko," ucap Jamil, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Senin (26/2/2024).

Menurutnya, sebagai sesama politisi, saling bertemu dan tertawa lepas merupakan hal biasa. Apa yang dilakukan AHY dan Moeldoko, dinilainya, sebagai perilaku yang dilakoni untuk konsumsi publik.

"Perilaku demikian bukan gambaran hubungan membaik. Sikap dan perilaku seperti itu bisa saja hanya untuk konsumsi publik," katanya.

Ia menyebut, politisi yang matang kerap menampilkan perilaku yang berbeda antara panggung depan dan panggung belakang.

"Di panggung depan seolah hubungan mereka harmonis, namun bisa saja di panggung belakang justru kebalikannya. Karena itu, jangan terkecoh hanya melihat politisi dari panggung depan saja," ungkap Jamil.

"Jadi, salaman AHY dan Moeldoko bukan gambaran membaiknya hubungannya dengan Partai Demokrat," sambungnya.

Lebih lanjut, kata Jamil, perlu waktu yang cukup untuk terbinanya hubungan baik antara Moeldoko dan Partai Demokrat. Sebab, masalah hubungan keduanya telah terkait masalah trust. 

"Karena itu, perilaku Moeldoko sangat sulit dimaafkan begitu saja oleh SBY dan kader Demokrat lainnya," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, AHY dan Moeldoko sempat berseteru karena saling mengeklaim kursi kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal itu bermula ketika faksi dari Partai Demokrat mendadak menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Maret 2021.

Dalam KLB itu, faksi yang dipimpin politikus Jhoni Allen Marbun menggelar pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat.

Baca juga: Wakil Ketua Umum Demokrat: Salaman AHY dengan Moeldoko Cuma Formalitas Tanpa Makna Apapun

Hasilnya, forum itu memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah pemungutan suara.

Langkah itu pun dianggap AHY tidak sah serta inkonstitusional. Sebab, AHY telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 secara aklamasi pada Kongres V di JCC Senayan, Jakarta, 14 Maret 2020.