Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura, Benny Rhamdani merespons soal agenda rapat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dalam rapat itu kabarnya turut dibahas soal program makan siang dan susu gratis.

Diketahui program itu merupakan salah satu asta cita dari pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.

Baca juga: Pengamat Nilai Jokowi Berusaha Cawe-cawe usai Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Kata Benny, pembahasan program yang memihak kepada kepentingan rakyat sejatinya tidak masalah dilakukan.

"Ya kalau sebetulnya kan setiap kebijakan pemerintah yang itu memberikan manfaat kepada rakyat kan tidak ada yang salah," kata Benny saat ditemui awak media di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Namun kata dia, jika pembahasan itu memiliki unsur politik tentunya hal tersebut bisa menjadi penilaian dari publik terhadap sikap presiden.

Dirinya enggan berbicara lebih lanjut terkait pembahasan di rapat itu. Terpenting kata Benny, selagi program yang dibahas itu berkepentingan terhadap rakyat, maka tidak ada yang salah.

Baca juga: Hak Angket Tanpa Kerangka Representasi, Pengamat Sebut Jangan Sampai Korbankan Rakyat

"Apakah itu ada motif politik untuk mengakomodasi misalnya apa yang menjadi visi Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden ya kita serahkan saja pada rakyat yang menilai," beber dia.

"Tapi sepanjang program pemerintah apapun itu bermanfaat bagi rakyat kan gak ada yang salah," tukas Benny.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/2/2024). Rapat dengan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) tersebut salah satunya membahas program makan siang gratis dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.

"Membahas tentang program-program prioritas pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil mengatakan secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodir pada pembahasan APBN 2025. Pasalnya yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah Prabowo-Gibran.

“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah pak Prabowo dan mas Gibran. Jadi pasti,” katanya.

Bahlil mengatakan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran tersebut bukan bermaksud untuk mendahului hasil penghitungan resmi KPU. Pemerintah hanya melakukan simulasi seraya menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024.

"Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," ujarnya. (*)