TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024), yang salah satu pembahasannya ialah program makan siang gratis.

Program tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tindakan kabinet Jokowi membahas program makan siang gratis lantas mengundang sejumlah kritik dari pihak lain.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Benny Rhamdani, menilai tindakan pemerintah sangat aneh.

"Janji Prabowo-Gibran anehnya yang membayar Pak Jokowi," kata Benny saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Menurut Benny, mestinya program makan siang gratis Prabowo-Gibran tak dibahas oleh Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau secara ideal siapa yang berjanji dan berhutang adalah mereka yang membayar," ujar Benny.

Baginya, hal itu adalah bagian dari etika kenegaraan dalam penyelanggaraan sebuah negara.

"Ini kan masalah etika kenegaraan dan masalah anggaran pendapatan belanja negara."

"Kalaupun pada saatnya siapapun yang membayar adalah yang berjanji dan bukan Jokowi," ujarnya.

Timnas AMIN

Senada dengan TPN Ganjar-Mahfud, Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Billy David Nerotumilena, mengatakan tak seharusnya anggaran untuk program makan siang gratis dibahas oleh pemerintahan Jokowi.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut Aneh Makan Siang Gratis Dibahas di Istana: Janji Prabowo yang Bayar Jokowi

Billy mengatakan bahwa Pemilu 2024 belum usai karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan suara.

Apalagi, sambungnya, untuk menganggarkan sebuah program dibutuhkan kesepakatan dari parlemen.

"Berbicara program pemerintahan selanjutnya kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk," kata Billy kepada wartawan, Selasa (27/2/2024), dikutip dari WartaKotalive.com.