TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran program makan siang gratis disarankan agar tidak diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program makan siang gratis diinisiasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, yang kini sedang unggul di real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilpres 2024.

Simulasi dari program makan siang gratis telah dilakukan pada 29 Februari 2024 lalu di Tangerang,

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir pada saat itu.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, apabila dana BOS digunakan untuk makan siang gratis, bisa berpengaruh pada gaji guru honorer.

"Anggaran makan siang gratis jangan diambil dari dana BOS."

"Karena kalau dana BOS-nya diambil, dipangkas, nanti implikasinya bisa ke gaji dari guru honorer," ujar Bhima kepada Tribunnews, Minggu (3/2/2024).

Selain gaji, ia mengatakan tunjangan guru juga akan terdampak. Capaian indikator pendidikan juga bisa jadi lebih rendah.

Menurut Bhima, seharusnya dana pendidikan itu ditambah terus, bukan dipangkas untuk program makan siang gratis yang ia nilai kurang kuat relevansinya dengan pendidikan secara langsung.

Ia mengatakan, anggaran makan siang gratis bisa diambil dari penghematan rapat dan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lalu, bisa diambil dari efisiensi kementerian lembaga atau perubahan nomenklatur.

Ia mencontohkan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kelak jika Prabowo terpilih jadi presiden, ada kemungkinan bisa dibubarkan.

"BPIP dibubarkan, maka ada penghematan anggaran atau beberapa kementerian mungkin perlu untuk digabungkan, sehingga itu juga bisa menghemat anggaran secara signifikan," ujar Arief.

Anggaran juga bisa didapat misalnya dengan mempercepat proses pengadilan untuk likuidasi aset-aset negara yang sedang dalam sengketa, misalnya aset BLBI.

Berikutnya, anggaran bisa juga diambil dari pajak. Salah satu yang Bhima sarankan ialah mengambil dari pajak kekayaan atau wealth tax untuk orang-orang yang super kaya.

Bhima memandang, jangan sampai kebijakan pajak mengganggu daya beli kelas menengah di dalam negeri.

Jadi yang harus dicari adalah pajak-pajak yang memang bisa mendorong rasio pajak tanpa mengganggu wajib pajak yang sudah ada.

"Salah satunya adalah pajak kekayaan yang belum pernah diterapkan di Indonesia. Itu bisa dicoba," kata Bhima.

Adapun soal program makan siang gratis menggunakan dana BOS, sebelumnya digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga nantinya pola pendanaan program ini akan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmasi.

"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga saat simulasi program makan siang gratIs di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/2/2024).

Adapun dana BOS berasal dari anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengutip Wartakotalive.com.(*)