Media Internasional Soroti Sikap Wakil Bank Dunia yang Komentari Politik Domestik Indonesia
Pernyataan pejabat senior Bank Dunia di Indonesia itu memicu reaksi usai mewanti-wanti Indonesia soal program makan siang dan susu gratis.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Media International Business Times ikut menyoroti pernyataan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen yang mengkritik program milik pasangan Pilpres 2024 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan pejabat senior Bank Dunia di Indonesia itu memicu reaksi usai mewanti-wanti Indonesia soal program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah.
Sebelumnya Kahkonen menyatakan bahwa penerapan makan siang gratis akan memakan biaya yang amat besar meskipun ada kebutuhan mendesak untuk mencegah generasi muda Indonesia kekurangan nutrisi penting.
Ia berpendapat bahwa penerapan program itu akan membuat defisit fiskal Indonesia menjadi lebih dari 3 persen.
IBTimes mengkritisi ucapan Kahkonen itu dengan menyatakan bahwa dari sudut pandang kelembagaan, mandat Bank Dunia memang dapat memberikan nasihat mengenai isu-isu ekonomi, namun harus menghindari campur tangan politik.
Oleh karena itu, pernyataan Kahkonen dinilai telah melanggar norma tersebut.
“Dari perspektif kelembagaan, mandat Bank Dunia jelas bahwa ia dapat menyarankan masalah ekonomi tetapi harus menghindari campur tangan politik,” tulis ibtimes, dikutip Rabu (6/2/2024).
Mengingat pula, kendati Prabowo - Gibran unggul di hitung cepat versi lembaga survei maupun real count sementara KPU RI, tapi paslon 02 itu belum ditetapkan sebagai pemenang pemilu atau bahkan dilantik.
Sebelumnya Perwakilan dari Bank Dunia ikut mengomentari program makan siang dan susu gratis dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen mengingatkan Indonesia harus tetap patuh pada aturan defisit fiskal sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Ia juga mengingatkan bahwa program tersebut harus dipersiapkan matang dan menetapkan bentuk serta sasaran program itu, lalu dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki Indonesia.
Dosen Komunikasi dari Universitas Binus, Putro Mas Gunawan menilai pernyataan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste itu sudah keluar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Sebab program tersebut hingga kini masih berada dalam ranah politik domestik Indonesia, di mana penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU RI juga masih belum menetapkan siapa paslon terpilih pemenang Pilpres 2024.
"Secara konteks, kita bisa memaknai ucapan Satu itu secara politis. Pertama soal posisi Satu sebagai wakil Bank dunia. Kemudian fakta soal isu yang dikomentari itu hingga kini masih berada di ranah politik domestik Indonesia. Faktanya program ini masih dalam tataran program kampanye salah satu paslon yang masih berkontestasi dalam Pemilu 2024," kata Putro, Kamis (29/2/2024) lalu.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.