Aktivis Buruh Kritik Program Makan Siang Gratis, Mending Buruh Disejahterakan
Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Arnod Sihite menyebut program makan siang gratis Prabowo - Gibran sama sekali tidak menjawab persoalan konkret masyarakat.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Arnod Sihite menyebut program makan siang gratis Prabowo - Gibran sama sekali tidak menjawab persoalan konkret masyarakat; bahkan cenderung menjadi beban terutama karena besarnya anggaran yang diperlukan.
Dan pada saat yang sama masyarakat masih banyak yang hidup susah termasuk di dalamnya kaum buruh yang belum sejahtera.
"Sejujurnya program makan siang gratis ini tidak substantif sama sekali. Kalau soal gizi anak yang jadi perhatian, itu dengan sendirinya akan terpenuhi jika masyarakatnya sudah sejahtera. Jadi agenda menyejahterakan rakyat itu yang jauh lebih penting daripada habiskan duit triliunan rupiah hanya untuk makan siang gratis di sekolah," ungkap Arnod di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Menurut Ketua Umum Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI–KSPSI) itu, dengan anggaran trliunan yang nantinya akan digunakan untuk makan siang gratis tentu akan ada agenda lain yang jauh lebih penting yang bisa jadi dikorbankan pada pemerintahan mendatang.
"Saya bicara dari perspektif buruh saja. Kondisinya buruh di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan karena persoalan upah rendah. Idealnya memang pendapatan pekerja di Indonesia itu di kisaran 10-12 Juta. Nah kalau ini sudah terpenuhi sudah pasti di rumahnya anak-anak akan mendapatkan asupan gizi bermutu, dan tidak perlu itu diagendakan sebagai program tersendiri," jelas Arnod.
Bagi dia beban anggaran pemerintah mendatang sangat besar, karena ada agenda strategis nasional IKN yang membtuhkan dana triliunan rupiah; belum jika ditambah dengan beban hutang yang sudah menembus angka 8.041 Triliun.
"Maka itu kami dorong pemerintahan baru besok ini agar mengevaluasi betul program ini. Jika ternyata tidak pruden batalkan. Fokus saja pada agenda penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Terutama kaum buruh yang sampai saat ini sangat jauh dari kata sejahtera," tukasnya.
Arnod memastikan juga agar agenda perlindungan buruh harus menjadi fokus strategis pemerintahan ke depan.
Baca juga: Menko Airlangga: Simulasi Makan Siang Gratis Dilakukan Masing-masing Daerah
"Kami tentu akan menagih janji pada pemerintahan baru supaya memperhatikan kerja-kerja terukur menyangkut kesejahteraan buruh dan membuka seluas-luasnya kesempatan kerja untuk seluruh rakyat Indonesia," pungkas Arnod.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.