TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenkon Perekonomian) menyatakan dana yang digunakan untuk program makan siang gratis tidak bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Ahmed Zaki Iskandar di Jakarta, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Kata dia, kalaupun dana BOS ini bakal dijadikan untuk biaya makan siang gratis, maka pemerintah bakal menambah alokasi anggaran BOS tambahan.

"Garis bawahi lagi (program makan siang gratis) di luar atau tidak mengotak-atik BOS reguler yang sekarang berjalan."

"Jadi ini BOS tambahan," kata dia.

Selain itu, Zaki mengklarifikasi wacana pemanfaatan dana BOS untuk program makan siang gratis ini, merupakan usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah melakukan simulasi makan siang gratis.

"Jadi apapun nanti ada usulan lagi yang sebelumnya melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk dikirim ke Kabupaten/Kota kemudian dari Kab/Kota dikirim ke sekolah-sekolah," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pembahasan mengenai program makan siang gratis akan dilakukan setelah ada pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita baru bisa membahas setelah ada keputusan daripada KPU, siapa pemerintah yang akan datang," kata Airlangga saat Konferensi Pers di Kantornya, Jumat (8/3/2024).

Dia juga mengatakan posisi pemerintah dalam hal ini adalah untuk berbelanja masalah. Hasil daripada itu bakal berujung pada pembuatan kebijakan dari pemerintahan yang baru agar tepat sasaran.

"Sekali lagi kita baru bahas dalam APBN sesudah ada keputusan dari KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kita selalu sebut pemerintah yang akan datang karena penggunaan APBN 2025 adalah pemerintah akan datang," paparnya.

Adapun Airlangga menyebut bahwa masih diperlukan simulasi-simulasi lain untuk pemerintah berbelanja masalah dalam program ini.

"Dengan semakin banyak volunteer makin banyak opsi-opsi terlihat dari situ, pemerintah bikin kebijakan, dan tugas Bappenas nanti susunan itu dalam 1 bulan ke depan karena APBN akan lebih detail 1 bulan ke depan masalah kementerian lain itu bagian dari amplop APBN," tuturnya.(Tribunnews.com/Nitis Hawaroh)