Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

VIDEO TKN Prabowo-Gibran Tak Gentar Soal Kapolda Jadi Saksi Gugatan Pilpres 2024 di MK

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, kapolda hanya memimpin dalam ruang lingkup satu provinsi.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak gentar dengan rencana TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang akan membawa seorang Kapolda jadi saksi dalam gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

TKN bahkan mempersilakan sosok kapolda itu untuk memberikan kesaksian di MK nanti.

Hal itu disampaikan Wakil Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Pakar hukum tata negara itu menjelaskan, kapolda hanya memimpin dalam ruang lingkup satu provinsi.

Sementara itu, untuk memenangkan Pilpres 2024, perlu unggul 50 persen plus satu dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Artinya, perlu unggul di 20 provinsi.

Menurutnya, jika saksi kapolda yang dibawa TPN bisa membuktikan apabila adanya kecurangan, tapi tak bisa menggugurkan wilayah yang lain.

"Ini wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 38 provinsi kan, harus menang itu kan setengah provinsi plus satu, Kapolda itu kan hanya di satu provinsi," ujarnya.

BERITA REKOMENDASI

"Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam, pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 38 provinsi yang lain? Simpel," jelas Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Akan Bawa Kapolda ke MK

Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat, mengatakan pihaknya akan mengajukan seorang kapolda untuk menjadi saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menjelaskan gugatan itu akan dilayangkan ke MK setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret 2024.

"Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan."


"Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” kata Henry dalam keterangannya, Senin (11/3/2024).

Namun, sejauh ini, Henry tak menjelaskan secara detail ihwal identitas dari kapolda itu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas