Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

VIDEO Reaksi Sejumlah Parpol Soal Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri Kabinet Prabowo

Airlangga meminta jatah lima kursi menteri setelah pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Editor: Srihandriatmo Malau

“Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri,” ujarnya.

Respons Demokrat

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta pembicaraan mengenai kursi menteri sebaiknya dibahas setelah pengumuman resmi hasil Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kamhar menilai sah-sah saja setiap partai menyampaikan aspirasi, termasuk Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet.

Namun, terkait jabatan menteri, menurutnya lebih baik diserahkan kepada presiden terpilih.

Demokrat, tambah Kamhar, taat asas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung.

Reaksi PAN

BERITA REKOMENDASI

Terpisah, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan dirinya enggan komentari soal Golkar minta jatah 5 menteri.

Menurut dia, saat ini PAN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tengah menunggu hasil resmi dari KPU.

"Soal Partai Golkar saya harus menahan diri tidak mau mengomentari karena itu urusan rumah tangga Golkar sendiri. Kami tidak mau berkomentar," kata Viva Yoga dihubungi Minggu (17/3/2024).

"Kami juga masih menunggu rapat pleno KPU."

"Jika ada gugatan kita masih menunggu di Mahkamah Konstitusi."

"Partai Amanat Nasional bersama TKN masih fokus itu," tegasnya.

Viva Yoga mengungkapkan soal pemilihan menteri nantinya sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih.

Respons PSI

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil pun turut merespon harapan Airlangga.

PSI, kata dia, saat ini tengah fokus penghitungan suara di KPU.

Cheryl juga menuturkan untuk jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl dihubungi.(tribun network/frs/igm/rahmat/dod)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas