TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta jatah lima kursi menteri setelah pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul sementara dalam Pilpres 2024.

Hal ini tentu saja menuai berbagai reaksi dari partai politik lainnya di Koalisi Indonesia Maju, seperti Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Diketahui Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 didukung partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

Koalisi berisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Gelora, PBB, PSI, dan Garuda.

Golkar sendiri dalam Pemilu 2024 ini menjadi partai kedua peraih suara terbanyak di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Airlangga mengatakan Golkar memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Karena itu, Airlangga berharap kader Golkar diberi ruang yang luas untuk menjadi menteri dalam kabinet mendatang.

"Kita sebut 5 (kursi kabinet) itu minimal tapi kalau dihitung proporsi 25 persen room masih banyak," kata Airlangga dalam acara Buka Bersama DPP Partai Golkar di Hotel The Mulia, Nusa Dua, Bali, Jumat (15/3/2024) lalu.

Sementara Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan apa yang disampaikan Airlangga itu hanya harapan saja.

Paulus menampik jika Golkar sangat ingin kebagian jatah menteri.

Reaksi Gerindra
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bisa saja Golkar mendapat jatah lima menteri seperti yang diminta Airlangga.

Ia yakin Prabowo akan bersikap adil dalam memberikan kursi menteri.

“Jangankan 5, kalau kita nilai kerjanya maksimal mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Hanya saja, meskipun memilih jajaran menteri dalam kabinetnya adalah hak prerogatif presiden terpilih, Dasco yakin Prabowo akan melibatkan koalisi untuk memilih jajaran kabinet.

“Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri,” ujarnya.

Respons Demokrat

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta pembicaraan mengenai kursi menteri sebaiknya dibahas setelah pengumuman resmi hasil Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kamhar menilai sah-sah saja setiap partai menyampaikan aspirasi, termasuk Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet.

Namun, terkait jabatan menteri, menurutnya lebih baik diserahkan kepada presiden terpilih.

Demokrat, tambah Kamhar, taat asas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung.

Reaksi PAN

Terpisah, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan dirinya enggan komentari soal Golkar minta jatah 5 menteri.

Menurut dia, saat ini PAN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tengah menunggu hasil resmi dari KPU.

"Soal Partai Golkar saya harus menahan diri tidak mau mengomentari karena itu urusan rumah tangga Golkar sendiri. Kami tidak mau berkomentar," kata Viva Yoga dihubungi Minggu (17/3/2024).

"Kami juga masih menunggu rapat pleno KPU."

"Jika ada gugatan kita masih menunggu di Mahkamah Konstitusi."

"Partai Amanat Nasional bersama TKN masih fokus itu," tegasnya.

Viva Yoga mengungkapkan soal pemilihan menteri nantinya sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih.

Respons PSI

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil pun turut merespon harapan Airlangga.

PSI, kata dia, saat ini tengah fokus penghitungan suara di KPU.

Cheryl juga menuturkan untuk jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl dihubungi.(tribun network/frs/igm/rahmat/dod)